BBM naik bulan JULI???

BBM Naik BBM Juli

 

Hatta Rajasa

KENAIKAN harga eceran BBM subsidi kemungkinan bakal terjadi Juli nanti. Prediksi ini mengacu pada pasal 7 ayat 6a APBN-Perubahan 2012 yang menyebutkan, jika angka rata-rata kenaikan 15 persen harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) selama enam bulan berturut-turut, pemerintah memiliki ruang menaikkan BBM. Nah, di Juli 2012, syarat itu bakal terpenuhi.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah telah mulai melakukan simulasi atau uji coba skema kenaikan BBM subsidi di bulan Juli nanti. "Kami melakukan exercise, asumsi kalau nanti naik di bulan Juli. Kalau memenuhi pasal 7 ayat 6a seperti apa. Kalau tidak memenuhi seperti apa," tuturnya di Jakarta kemarin (19/4).

Saat ini harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Maret 2012 berdasarkan perhitungan Formula ICP mencapai USD128,14 per barel, naik USD5,97 per barel dari USD122,17 per barel pada bulan Februari 2012. Sementara asumsi dalam APBNP 2012 dipatok USD105 per barel.

Kendati demikian, menurut Hatta, apa yang dilakukan pemerintah tersebut baru sampai pada tahap uji coba jika hanga minyak mentah Indonesia telah menyentuh di atas asumsi APBNP. Pembahasan perlu dilakukan secara mendalam karena APBNP 2012 di susun berdasarkan asumsi harga BBM mengalami kenaikan sebesar Rp1.500 per liter.
"Tetapi pelaksanaannya tidak menaikkan BBM sehingga ada miss match," ujar Hatta. Untuk mengatasi itu, segala kemungkinan akan dilakukan untuk menjaga supaya APBN tidak jebol atau mengalami kesulitan besar. Pemerintah terus mengupayakan berbagai hal untuk menjaga supaya defisit APBN tidak melebihi 3 persen.

Dia menyebut pembatasan atau pengendalian bensin subdidi sebagai salah satu alternatif agar pemakaian BBM tidak melebihi jatah kuota 40 juta kiloliter per tahun.  "Kalaupun melebihi dalam kategori bisa diatasi dengan baik," ucap dia.

Dari program program penghematan dan pengendalian BBM itu, menurut Ketua Umum DPP PAN ini, berpotensi menghemat penggunaan BBM bersubsidi berkisar 2- 3 juta kiloliter. Asumsi itu jika kendaraan bermotor berkapasitas mesin di atas 1.500 cc dan kendaraan dinas berhenti minum BBM subsidi. Akan tetapi, potensi penghematan itu bisa saja meleset lantaran beberapa hal, yakni pemilik kendaraan 1.500 cc mengaku hanya memiliki kendaraan 1.300 cc.

Hatta menyebutkan, konsumsi BBM subsidi mengalami kelebihan sebanyak 8 persen per hari. "Kalau dibiarkan kelebihanya itu 8 hingga 10 persen dari 40 juta kiloliter, itu bisa menjadi 43 sampai 44 juta kilo liter," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus siap dengan dua kondisi, yaitu kondisi yang memungkinkan penyesuaian harga BBM dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan penyesuaian harga BBM. Upaya pengendalian BBM adalah salah satu opsi yang didalami pemerintah untuk kedua kondisi itu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, kebijakan pengendalian bertujuan untuk menjaga supaya kuota BBM bersubsidi tidak membengkak. Selain itu, pengendalian bertujuan agar bensin subsidi hanya dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu. 

Menurut Jero, selama ini BBM bersubsidi dinikmati orang-orang kaya. "Sekarang, dari penelitian kami, 77 persen subsidi itu jatuh kepada kelompok yang sebetulnya orang kaya,"  ujarnya. Hanya saja, lanjut Jero, sampai saat ini pemeritah belum memutuskan hal-hal teknis mengenai hal itu.

Kepala Ekonom Standar Chartered Fauzi Ichsan mengatakan, kalau misalnya hharga ICP 15 persen rerata di atas asumsi APBNP selama enam bulan terakhir, pemerintah mempunyai lampu hijau menaikan BBM. "Menurut hemat kami di bulan Juni atau Juli harga rata-rata akan tercapai," katanya.

Menurut dia, keputusan menaikan harga BBM saat ini bukanlah keputusan ekonomi saja, melainkan menjadi keputusan politis pemerintah. "Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah saja.

Karena secara politis lebih sulit tetapi bagaimanapun juga pemerintah memiliki wewenang hukum untuk menaikkan harga. Sekitar Juni atau Juli dasar hukum kuat dan persyaratan tercapai. ICP rata-rata enam bulan terakhir di atas USD121 per barel," paparnya

SHS memang top

SHS Ikon Bebas Korupsi
Ditunjuk Pusat Wakili 33 Provinsi Tandatangani Pakta Integritas

 

SELAMATKAN BANGSA: Gubernur SHS Saat menandatangani Pakta Integritas anti korupsi

JAKARTA-Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) benar-benar mengangkat nama baik Sulawesi Utara, sebagai daerah yang bebas dari korupsi. Dua tahun berturut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat  Sulut menjadi panduan sekaligus percontohan dari seluruh 33 provinsi di Indonesia.

‘’Gubernur SHS menjadi garam dan terang di antara para pemimpin di negara ini. Karena mampu menjadikan daerah yang diberkati ini sebagai daerah yang bebas korupsi,’’  ujar Kabag Humas Ch Sumampow SH Med, selaku Jubir Pemprov Sulut. 

Karena itu, Selasa (17/4) kemarin, Gubernur SHS mendapatkan kehormatan mewakili 33 Provinsi di Indonesia menandatangani  Piagam Zona Integritas.   Penandatangan itu dilakukan pada acara Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung, Selasa (17/4) di Hotel Sahid Jakarta.

Penandatangan itu disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Selain itu juga mewakili Kementerian ditandatangani oleh Mendagri dan MenPAN-RB, Mewakili Kabupaten Wakil Bupati Bima, dan Wali Kota Sukabumi.

Acara ini sendiri, rangkaian pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menteri  PAN-RB RI Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian PAN-RB RI telah menyusun 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi: 1. Penataan Struktur Birokrasi, 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, 3.

Sisten Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka, 4. Profesionalisme PNS, 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Gov), 6. Peningkatan Pelayanan Publik, 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, 8. Peningkatan Kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

‘’Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur,’’ jelas Abubakar sambil mengakui dan mengapresiasi integritas Pemprov Sulut dalam Membangun Tanpa Korupsi.

Gubernur SHS sendiri mengatakan, penilaian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut, merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. ‘’Kita harus membuktikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas harus diikuti dengan action yang nyata untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dengan melaksanakan pembangunan tanpa korupsi,’’ kata SHS didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, Inspektur Provinsi Jeffry Korengkeng SH MSi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, dan Kabag Humas Ch Sumampow.

Lanjut SHS, Pemprov Sulut dinilai sebagai provinsi yang paling siap untuk dikembangkan dalam Pembangunan Zona Integritas. ‘’Ini dalam rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai bentuk program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government di Indonesia,’’ katanya.

Apalagi juga, Provinsi Sulut telah menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas yang merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk tidak melakukan tindakan KKN. Dan itu telah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Gubernur SHS ini mendapat apresiasi juga warga Sulut. ‘’Dengan sendirinya nama baik Sulut yang sempat tercoreng karena banyak kepala daerahnya yang masuk penjara karena korupsi, kini terobati,’’ ujar Lucky S, warga Manado.  (*)

 

kelulusan tak capai trget 100%

Kelulusan Tak Capai 100 %

  MANADO— Dari 7.854 siswa yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), tak seluruhnya ikut ujian. Buktinya, hari pertama saja 144 siswa dinyatakan tidak ikut UN, 11 di antaranya beralasan izin, 36 diantaranya sakit dan tanpa berita (TB) sebanyak 97 orang. (lihat grafis, red).

Angka kealpaan atau tanpa berita bahkan menanjak naik untuk hari kedua dan ketiga, baru kemudian hari keempat kurvanya mengalami penurunan, mencapai angka 61 orang. “Yang tidak ikut di hari terakhir, hanya satu orang yang izin, 15 orang yang sakit dan 61 orang tanpa berita,” jelas Meis Manopo, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Manado.

Beberapa siswa yang berstatus TB ini, ada yang terdaftar sejak bulan Desember 2011 namun dalam perjalanan menuju UN di bulan April, ternyata mengalami kendala, hingga akhirnya drop out.

Semua siswa yang tanpa berita tersebut, secara otomatis akan mengikuti UN di tahun ajaran berikutnya. Sementara yang sakit dan izin, diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pekan depan Senin (23-26/4).

Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg MPd menyatakan seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari siswa se-kota Manado telah diantar ke Universitas Negeri Manado sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan scanning LJK.

Dengan hasil akhir ini, secara otomatis kelulusan siswa SMA tidak akan mencapai angka 100 persen. Di hari pertama, Sekretaris Provinsi Ir SR Mokodongan dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan UN ke MAN Model, Kecamatan Tuminting sempat berujar, jika tahun ini kelulusan tidak mencapai 100 persen, maka tahun depan akan diusahakan target mengejar ketertinggalan di tahun ini. “Kalau tahun ini capaian baru 80 persen atau 90 persen, maka tahun depan kita upayakan perbaikan untuk hasil yang lebih maksimal di tahun berikutnya,” katanya

Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi

SHS: Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi
Wajib Gunakan Pertamax

 

SH Sarundajang

MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

BBM Subsidi Habis Oktober

BBM Subsidi Habis Oktober
Kuota di SPBU Sulut Mulai Dipangkas

  MANADO— Jadwal pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) mulai Mei mendatang tidak bisa ditunda. Jika tidak, BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang.

Ini dikatakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, kemarin. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono di JCC, Senayan, Jakarta.

Widjajono menyebut, jika pemerintah tak berani memaksakan mobil dinas dan mobil pribadi beralih ke Pertamax atau Premium non subsidi, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang tak bisa dihindari. Olehnya, Widjojono memaksa pengaturan penyalurannya harus dimulai sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah tidak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," tukasnya lagi.

Di Sulut, sampai 2012 jumlah mobil pribadi termasuk mobil mewah dengan cc di atas 1.300 mencapai 46.049 unit. Jika semuanya beralih ke Pertamax, maka Sulut akan melakukan penghematan Premium subsidi 9.209 Kiloliter (kl) sebulan atau 73.678 kiloliter (kl) untuk jangka waktu delapan bulan.

Angka ini didapat dengan asumsi semua mobil 1.300 cc ke atas dilarang meminum BBM subsidi. Jika semua mobil ini dilarang mengisi Premium termasuk 350 mobil mewah Sulut, maka negara bisa berhemat dan untung besar.

“Dari total mobil di atas 1.300 cc di Sulut  ada 29 mobil seharga di atas Rp500 juta, dan ada 321 mobil di atas Rp300 juta termasuk mobil dinas pejabat,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut AG Kawatu SE MSi pekan lalu.

Data Pertamina Area Manado, tingkat konsumsi Pertamax dengan harga Rp11.200 per liter merosot tajam. Februari tingkat konsumsi Pertamax sekira 344 kl, tapi memasuki Maret angka penjualan di SPBU di Sulut susut 188 kl. ‘’Kenaikan konsumsi Pertamax sempat naik saat Pertamina lakukan pembatasan,’’ aku Sales Area Pertamina Manado Irwansyah di ruang kerjanya kemarin.

Irwansyah membenarkan menjelang pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pengurangan kuota BBM di setiap daerah. Di Manado, Irwansyah secara tersirat mengakui kuota Premium dari 720 kl per hari di 46 SPBU, mulai dikurangi menjadi 680 an kl per hari.

‘’Pokoknya berkisar di bawah 700 an kiloliter per hari,’’katanya. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bila aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pemerintah akan keluar pada akhir April 2012 ini. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pembatasan BBM subsidi tersebut yang paling mudah diimplementasikan. Yakni dimulai dari mobil-mobil dinas pemerintah.

"Pembatasan itu kan banyak caranya, yang mudah adalah dilakukan pembatasan dari mobil pemerintah, karena itu bisa pakai perintah. Sementara mobil masyarakat juga mesti diatur, 77 persen BBM jatuh ke tangan yang tidak pantas. Nah, ini harus dibatasi, tapi buat aturannya mudah, pelaksanaannya yang sulit," kata Jero.

Dia mencontohkan, apabila pembatasan BBM tersebut menggunakan cc, orang tidak akan mau membeli bensin jika harus melihat dari cc-nya.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi, tapi aturannya dulu yang dikeluarkan akhir bulan ini. Bentuknya ada peraturan pemerintah (permen), inpres ada, perpres juga ada. Nanti kita lihat apa yang paling cocok," tuturnya.

Adapun, jika wacana tersebut berjalan lancar, dirinya memperkirakan kuota BBM subsidi tidak akan jebol hingga 40 juta kl. "Target saya paling tidak kuotanya sampai ke 40 juta kl. Karena kalau tidak dibatasi, tidak diatur, diperkirakan bisa sampai ke 47 juta kl. Ini karena semua orang beli motor dan mobil," paparnya.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menjelaskan, BBM tidak akan habis. Hanya saja, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, maka kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter (kl) akan mengalami kelebihan.

"Tidak ada istilah habis, energi adalah vital. Kita lihat waktu 2010 juga overkuota, tapi tetap jalan kan. Kita tentu tidak ingin terjadi overkuota, karena kalau tidak dikendalikan kuotanya akan lebih sampai 43-44 juta kl," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (18/4).

Karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Hatta mengajak kepada masyarakat untuk berani melakukan penghematan penggunaan BBM subsidi. "Pokoknya tidak ada istilah habis. Kita harus disiplin dan berani menghemat karena energi itu mahal," paparnya.

Menurut Hatta, pernyataan Wakil Menteri ESDM tersebut adalah jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, maka kuota BBM subsidi akan jebol lebih dari 40 juta kl.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengaku pasokan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, pembatasan BBM subsidi Mei mendatang harus dilakukan. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono.

Widjajono menyebut, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang memaksa pengaturan penyalurannya harus diatur mulai dari sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah enggak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," lanjut dia.

pos kamling termahal

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh resmikan pos kamling termahal. Pos kamling ini berbandrol biaya pembangunan senilai Rp 17 juta.

Hal ini menunjukkan keseriusan warga Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa terhadap keamanan, dan ketertiban lingkungan, serta mendukung program mapalus kamtibmas patut mendapat apresiasi. Pasalnya keinginan mereka tersebut dibarengi dengan membangun pos keamanan lingkungan (pos kamling), dengan anggaran jutaan rupiah.

"Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membanggun pos kamling tersebut senilai Rp 17 juta," kata Camat Maesa Sifri Mandak, Kamis (19/4/2012).

Menurut Mandak biaya yang ditorehkan untuk membangun, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang ada di Kelurahan Bitung Timur. "Kami bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, RT, dan keluarga Hj Mudin Bukusu," tambahnya.

Dijelaskannya sebelum memutuskan untuk membangun pos kamling dengan anggaran yang cukup besar, kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk memutuskan membangun pos tersebut guna menunjang program mapalus kamtibmas. "Dari pertemuan diperoleh masukan-masukan, dan kami melakukan monitoring dari awal hingga selesainya pengerjaan pembangunan proyek tersebut," tuturnya. Lanjutnya dalam menyelesaikan pengerjaan pos kamling tersebut pihaknya bersama warga Kelurahan Bitung Timur mamakan waktu berbulan-bulan lamanya. "Pengerjaannya dilakukan selama 4 bulan," kata dia.

Selain itu kerinduan pihaknya membangun pos tersebut selain untuk mendukung program mapalus kamtibmas, karena wilayah tersebut yang rawan kamtibmas. "Karena berada di pusat kota Bitung dan berada dilokasi pelabuhan," tandasnya.

Terpisah Wali kota Bitung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kelurahan Bitung timur, dan Kecamatan Maesa yang membangun pos kamling dengan anggaran jutaan rupiah. "Ini sangat bagus karena dari Rp 17 juta lebih anggaran untuk membangun Pos keamanan lingkungan tanpa satu rupiah anggaran dari pemko Bitung, melainkan swadaya masyarakat," tutur Hanny Sondakh usai meresmikan pos kamling tersebut.

Dalam peresmian tersebut ikut hadir wakil walikota Bitung Max Lomban, Kapolres Bitung AKBP Stake Bayu SIK, Danramil Kapten Inf Prayitno, sekretaris kecamatan Ir Donald Manansal

Tab Buatan INDONESIA

Tidak mau kalah dengan tablet branded besutan vendor luar negeri, PT Berca Cakra Teknologi mencoba menggebrak pasar gadget dengan meluncurkan tablet Relion RealPad Bunaken asli buatan Indonesia. Walaupun buatan lokal, Bunaken memiliki kemampuan yang sama dengan tablet high-end dan berjalan dengan sistem Android 4.0 Ice Cream Sandwich, prosesor Nvidia Tegra quad-core 1,5 GHz, dan RAM 1GB.
Spesifikasi lain RealPad dengan seri P700 10" ini, yaitu memiliki berat hanya 560 gram dengan dimensi panjang dan lebar 262,2 x 175,4 mm, dan tebalnya hanya 8,4 mm.
Tablet ini juga memiliki layar 10 inci beresolusi 1280 x 800 piksel dan telah menggunakan pelindung antigores Gorilla Glass. RealPad Bunaken memiliki kamera depan 2 MP dan kamera belakang 8 MP (dengan flash). Dapat menyala hingga 23 jam (standby) dan 8 jam dalam keadaan bekerja. Memiliki kemampuan jaringan WiFi dan 3G/HSPA+ serta berdimensi 262,6 mm x 175,4 mm dan lebih tipis dari iPad generasi ketiga, yakni hanya 8,4mm.
RealPad Bunaken rencananya akan beredar pada pertengahan Maret 2012 dengan harga yang terbilang lumayan mahal untuk sebuah tablet lokal, yakni sekitar Rp 4,7 juta

Rumah Sakit Pancaran Kasih Lenyap

Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Pancaran Kasih, yang beberapa tahun silam dikenal ramai dan padat aktivitas baik para petugas medik maupun keluarga pasien, kini tampaknya mulai berkurang dan bahkan terlihat sunyi.

Memang, pasca didera oleh permasalahan gaji karyawan yang berbulan-bulan tak kunjung dibayar, rumah sakit yayasan milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) itu, mulai ditinggal karyawannya yang keberatan dengan karena haknya tak dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, yang akhirnya berimbas pada beralihnya pilihan warga untuk tempat berobat dan dirawat.

Beberapa warga Kota Manado, yang diwawancarai Tribun Manado, mengaku dahulu mereka selalu menjadikan RSU Pancaran Kasih sebagai pilihan utama tempat berobat atau pun melakukan perawatan kesehatan. Alasannya pun beragam, ada yang mengaku karena posisinya yang strategis karena dekat pusat kota, ada pula yang beralasan bahwa RSU Pancaran Kasih adalah milik GMIM sehingga ketika mereka menggunakan fasilitas umum itu, dengan sendirinya turut membantu perkembangan yayasan GMIM.

Misalnya seperti yang diutarakan oleh Ferdinand. Warga Tanjung Batu itu mengaku ia dan anggota keluarganya sering berobat di RSU Pancaran Kasih, karena secara geografis letaknya tak jauh dari rumah mereka. "Torang biasa berobat di Pancaran Kasih, karena memang letaknya dekat, jadi kalau month ambe makanan atau air, nda susah karena dekat dengan rumah," ujarnya.

Menurut dia, sekitar empat tahun lalu, rumah sakit tersebut tergolong ramai dan padat pasiennya. Lorong-lorong antar ruangan perawatan biasanya dipadati keluarga pasien, bahkan ada yang hingga menggelar tikar di depan ruang perawatan. Selain itu ada pula pasien yang tak kebagian sal/tempat tidur, terpaksa harus menunggu di bangku yang ada di depan ruangan perawatan. "Kalau dulu, rame skali itu rumah sakit," tutur Ferdinand.

Senada dengan warga Tanjung Batu tersebut, Andre, seorang warga Sario mengaku memiliki kesan tersendiri, namun melihak kondisi terkini, ia merasa prihatin. Kata Andre, rumah sakit yang berada di ruas jalan Sam Ratulangi itu memiliki daya tarik bagi warga Kota Manado dan sekitarnya, selain karena posisinya yang strategis, rumah sakit tersebut juga adalah milik GMIM, sehingga banyak warga GMIM berobat di RSU Pancaran Kasih. "Kami memilih berobat di Pancaran Kasih karena rumah sakit itu milik GMIM, jadi skali turut menunjang pengembangannya," imbuhnya.

Kondisi rumah sakit tersebut memang belakangan mulai sunyi karena pasiennya berkurang. Seperti hasil pantauan Tribun Manado, Rabu (18/4/2012), tampak di gedung perawatan C hanya ada sekitar tiga orang pasien menghuni ruangan itu, begitu juga di gedung perawatan D hanya ada sekitar empat pasien. Kondisi lain juga tampak di ruang perawatan A yang hanya ada tumpukan meja, sal tempat tidur pasien.

Kota Bitung Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Wakil Wali Kota Bitung MJ. Lomban SE.

Wakil Wali Kota Bitung Max Lomban saat mengikuti kegiatan di kantor Menpan RB.

MSi bersama dengan Inspektur kota Bitung Drs Tonny Katuuk menghadiri acara gerakan nasional di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Kegiatan tersebut di buka oleh Menteri PAN dan RB RI Azwar Abubakar, serta dihadiri oleh menteri dalam negeri, menteri keuangan, ketua KPK, ketua Ombudsman, para gubernur, bupati, dan wali kota," kata Lomban melalui kasubag TUP dan Humas Pemko Bitung Erwin Kontu.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan aksi penerapan pakta integritas oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat. "Berdasarkan instruksi presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012," tambahnya. Selain dihadiri para kepala daerah kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan nominasi daerah zona integritas bebas korupsi.

"Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kota Bitung merupakan daerah di Sulawesi Utara yang ditetapkan menjadi nominasi daerah zona integritas bebas korupsi," tuturnya. Dijelaskannya penetapan tersebut karena provinsi Sulut dan kota Bitung telah memenuhi 3 syarat."Yaitu seluruh PNS telah menandatangani pakta integritas, opini wajar dengan pengecualian dari BPK, dan nilai LAKIP minimal C,"

5 Siswa SMKN 1 Bitung tidak Ikut UN Karena DO

TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh membagikan Naskah UN kepada siswa di SMKN 1 Bitung.

5 Siswa SMKN 1 Bitung tidak Ikut UN Karena DO
Kepala Sekolah SMKN 1 Bitung mengatakan untuk SMK telah selesai melaksanakan UN pada hari Rabu (18/4/2012). "Pelajar SMK di Bitung sudah selesai UN, karena mereka hanya 3 mata pelajaran yang di UN kan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika," kata Tresia Tengker kepada Tribun Manado, Rabu (18/4/2012).

Dijelaskannya untuk SMK sebelumnya telah melakukan ujian teori praktik mata pelajaran kejuruan lainnya pada bulan Maret lalu. "Mata pelajaran kejuruan yang telah di ujiankan terlebih dahulu ialah Akutansi, Administrasi perkantoran, pemasaran, usaha jasa pariwisata, akomodasi perhotelan, dan teknik komputer jaringa," tuturnya.

Di SMKN 1 Bitung sendiri tercatat ada 376 peserta yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan UN tahun 2012 ini, namun yang hanya mengikuti 371. "Lima orang pelajar perempuan sudah di Drop Out (DO) sebelum UN bergulir, sudah tidak masuk sekolah karena mengalami kehamilan sehingga sudah tidak meneruskan sekolah," tuturnya.

Saat ini pihaknya, tinggal menunggu hasil dari pelaksanaan UN tingkap SMK yang akan berlangsung bersamaan dengan pengumuman tingkat SMA. "Tinggal menunggu hasil pengumumannya tanggal (16/5/ 2012),"

SMK Polaris Bitung, SMK Pelayaran yang Selenggarakan UN

SMK Polaris Bitung dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) diikuti oleh 49 orang siswa dari 50 perserta yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan UN tanhun 2012.

"Yang terdaftar 50, namun yang ikut hanya 49 karena satu orang peserta tidak ikut karena pada bulan Februari meninggal akibat kecelekaan," tutur kepala sekolah SMK Polaris Bitung Konstan Mamalu, kepada Tribun Manado, Rabu (18/4/2012).

SMK Polaris sendiri merupakan dua diantara SMK Pelayaran di Indonesia yang melaksanakan UN. "Kami dan SMK Katangkang di Makassar merupaka dua SMK pelayaran yang melaksanakan UN, dan ini sudah yang kedua kalinya kami selenggarakan," tambahnya.

Sementara itu para pelajar di SMK Polaris Bitung usai menyelesaikan UN, akan ada ujian negara untuk pelayaran. "Jadi ada dua izajah yang akan mereka terima pertama dari Diknas, dan Perhubungan laut,"

tidak ikut UN 2012

104 Peserta UN Dipastikan Gagal
Tak Ikut Tanpa Ada Pemberitahuan Jelas

  MANADO— Ujian Nasional (UN) SMA/SMK/MA di hari kedua tidak diikuti seratus persen siswa yang terdaftar di Dinas Pendidikan Nasional. Dari total 7.854 peserta, 148 siswa tidak ikut UN di hari kedua (lihat grafis, red).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Dante Tombeg MPd menyatakan, 104 siswa yang tidak mengikuti UN tanpa berita (TB) hanya berkesempatan mengikuti ujian tahun depan.

“Mereka tidak memiliki peluang untuk mengikuti ujian susulan, yang terjadwal pekan depan.  Cuma siswa-siswa yang minta izin dan beralasan sakit yang bisa ikut ujian susulan,” ungkap Tombeg. “Tetapi jika pekan depan lagi para siswa yang izin dan sakit ini tidak bisa lagi mengikuti UN susulan, maka dipastikan akan mengikuti ujian di tahun depan,” sambungnya.

Para siswa yang TB ini tidak terlacak lagi oleh Dinas Pendidikan Manado, karena pada saat UN dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan resmi dari yang bersangkutan.
Salah seorang Kepala Sekolah  dari SMK N 3 Manado, Jems Senewe SPd menyatakan, daftar siswa yang akan mengikuti UN di SMKN 3 sebanyak 531.

Hingga di hari kedua ini hanya 527 siswa yang ikut UN, sedangkan 4 orang siswa tersebut dua di antaranya tidak lagi mengikuti UN karena sudah bekerja dan tidak melanjutkan sekolah, meninggal akibat kecelakaan sebelum UN digelar dan satunya lagi tidak ada keterangan sama sekali.

Anggie banyak teman di KPK???

Jaringan Angie di KPK Sakti
Barang Bukti Diduga Hilang

  JAKARTA— Jalan terjal bakal dilalui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terkait kasus Angelina Sondakh. Bagaimana tidak. Karena diduga memiliki jaringan kuat di lembaga superbodi tersebut, info beredar barang bukti yang jadi modal Samad untuk menjerat Angie hilang.

Adalah aktivis sosial Iwan Pilliang yang membeber masalah ini. Ia mengaku seluruh barang bukti yang dimiliki penyidik KPK untuk menjerat Angie dihilangkan seseorang. “Ketua KPK Abraham Samad sampai sakit,” katanya.

Iwan mengaku mendapatkan info itu dari seseorang yang dekat dengan Samad. "Dia (Samad, Red) itu kemarin sempat sakit karena mengetahui barang bukti untuk menjerat Angie (Angelina Sondakh) hilang," kata humas Yayasan Panglima Jenderal Sudirman itu.

Iwan mengatakan, penghilangan barang bukti kemungkinan dilakukan oleh mantan penyidik KPK, Brotoseno. "Kelompoknya Brotoseno kan masih ada di dalam (KPK). Jadi sangat mudah untuk mengatur itu," kata Iwan.

Selain barang bukti untuk Angie, Iwan mengatakan bahwa barang bukti untuk menjerat mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom juga hilang. "Itu juga sama (hilang). Makanya dia pucat dan jatuh sakit," ujarnya.

Menurut Iwan, sejak penetapan status tersangka terhadap keduanya, gejolak didalam internal KPK menjadi besar. Sehingga status tersangka yang diberikan kepada keduanya menjadi gantung.

Sementara itu, Mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto menilai Ketua KPK Abraham Samad sejak awal mendapatkan tekanan dalam menetapkan Angie sebagai tersangka. Sehingga, Abraham mengambil keputusan yang populis tanpa berpikir panjang.

Hal tersebut, lanjutnya, menjadikan penetapan status tersangka kepada Angie menjadi terkatung-katung tanpa penahanan. "Sejak awal Abraham nampaknya mendapatkan tekanan untuk memenuhi janji-janjinya saat fit and proper test di DPR, sehingga dalam menetapkan status tersangka kepada Angie terlalu cepat," ujar Endriartono, Selasa (17/4).

Ia berpendapat, terhambatnya kelanjutan proses hukum Angie akibat penyidik KPK yang merasa tersinggung dengan sikap Abraham yang memutuskan secara sepihak status tersangka terhadap Angie.

"Padahal kalau sudah ada dua alat bukti yang berkekuatan hukum, harusnya langsung bisa ditahan. Mungkin penyidik tersinggung oleh Abraham yang tidak melewati proses ekspos barang bukti di hadapan pimpinan," jelasnya.

Juru bicara KPK Johan Budi sendiri menegaskan rumor yang dihembuskan Iwan tak berdasar. Ia menampik berkas Angie lenyap. "Tidak benar itu. Pak Abraham sehat-sehat saja dan dia ngantor. Kemarin juga di kantor," kata Johan kepada Media Indonesia, Selasa (17/4).

BBM - > pertamax

1 Juli, Mobil Pribadi Wajib Pertamax

  JAKARTA—  Aturan pembatasan pemakaian premium bersubsidi akan dituang dalam keputusan menteri (Kepmen) dan keputusan presiden (Keppres). Aturan tersebut dipastikan akan diumumkan pada akhir April mendatang.  Demikian ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Dia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengumumkan langsung aturan pembatasan yang akan diberlakukan pada awal Mei itu.  "Mari kita hemat. Itu yang kami programkan (pembatasan premium bersubsidi). Nanti akhir bulan akan kami umumkan bersama Presiden," ujarnya di Jakarta, Selasa (17/4). 

Dia mengungkapkan saat ini aturan tersebut terus dalam pembahasan. Pemerintah terus mengkaji apa saja yang harus dihemat, bagaimana caranya, dan bagaimana pengawasannya.

Jero mencontohkan, gedung-gedung harus melakukan penghematan listrik di malam hari dan masyarakat harus mulai membatasi pemakaian kendaraan pribadi.
"Aturan tersebut nanti diatur dalam Kepmen dan diperkuat Keppres biar lebih keras. Mobil pemerintah kami atur agar pindah ke pertamax," tuangnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik akan menginstruksikan kendaraan dinas pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Untuk tahap awal, pembatasan BBM akan dilaksanakan untuk kendaraan dinas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Perintahkan saja. Mereka (pengguna kendaraan dinas pemerintah) adalah bagian dari pemerintah, jadi harus melaksanakan," katanya di Kantor Menteri Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/4).

Menurut Jero, Kementerian tidak akan mengeluarkan metode apapun untuk pembatasan BBM bagi kendaraan dinas pemerintah. Pasalnya, melalui instruksi dari pemerintah pusat, dia yakin seluruh instansi terkait akan melaksanakan sesuai perintah.

Sementara untuk mobil pribadi, pemerintah masih memberikan kelonggaran waktu hingga 60 hari. Itu berarti aturan pembatasan bagi mobil pribadi untuk menggunakan premium baru berlaku pada 1 Juli 2012.

"Jadi, Mei 2012 nanti sudah berjalan, tapi peraturannya nanti untuk kami dulu, seperti kendaraan BUMN dan BUMD, sedangkan untuk masyarakat umum akan diberi waktu 60 hari sejak peraturan turun," papar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo di Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan sekitar 10 ribu mobil milik instansi pemerintah di Tanah Air akan menjadi proyek percontohan penggunaan BBM nonsubsidi mulai Mei mendatang. Untuk tahap awal, pembatasan akan diberlakukan di wilayah Jawa-Bali dan daerah-daerah yang sudah terdapat pertamax.

Berikutnya baru menyusul pembatasan bagi kendaraan pribadi milik masyarakat umum sekitar 60 hari setelah aturan teknis tersebut berlaku. Evita menegaskan, pemerintah akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas silinder mesin (cylinder capacity/cc). Salah satu opsi yang akan diambil pemerintah ialah pengaturan batasan besaran mesin kendaraan mobil di atas 1.300 cc.

Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng membenarkan belum ada keputusan besaran cc pembatasan. "Kami siap saja melaksanakan kebijakan pemerintah, mau itu nantinya kendaraan ber-cc 1.300, 1.500, atau 2.000 ke atas," ungkapnya.

Siswi Peserta UN Mesum dengan Guru di sekolah

WATAMPONE - Aksi video mesum pelajar kembali terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Kali ini melibatkan salah seorang siswi kelas III SMA yang sedang mengikuti ujian nasional. Selain video, juga beredar foto mesum siswi tersebut.

Pelaku diduga perempuan berinisial RA (17), siswi salah satu SMA di Bone. RA diduga berbuat mesum dengan pacarnya sendiri yakni AN yang bekerja sebagai guru honor di salah satu SMP di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.

Keduanya sudah menjalin hubungan asmara sejak 2008 lalu. Saat itu korban masih duduk di SMP. Dalam rentang waktu ini, sesuai pengakuan RA kepada polisi, keduanya sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Video dan foto mesum direkam sendiri oleh pelaku untuk dijadikan dokumentasi pribadi. Namun, kemudian video itu sengaja dibocorkan oleh AN.

Kasat Reskrim Polres Bone, AKP Andi Ikbal mengatakan, kasus ini mencuat atas desakan keluarga RA. Keluarga tidak setuju anaknya yang masih sekolah berpacaran dengan AN

Desakan keluarga mendorong RA untuk melapor ke polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan ditemukan bukti berupa foto dan video yang  beradar luas di Bone. AN saat ini sudah ditangkap dan mendekam di Mapolres Bone. Dia dijerat UU Perlindungan Anak dengan ancaman 12 tahun penjara.

Muenchen Vs madrid

Bayern Muenchen vs Real Madrid 2-1: Hasil Liga Champion

Real Madrid akhirnya ditaklukkan sejarah. Mendapatkkan kutukan tak pernah menang di kandang Bayern Muenchen dalam pertandingan resmi, Los Blancos yang tampil bertahan, jatuh oleh Mario Gomez di menit 90.

Muenchen mengorbankan partai Bundesliga akhir pekan lalu demi “El Clasico-nya Eropa“. Pelatih Jupp Heynckes menyimpan beberapa pemain pilar sehingga FC Holywood cuma ditahan imbang 0-0 oleh Mainz di Allianz Arena. Sebaliknya, meski memakai strategi yang sama, di akhir pekan yang sama, Real Madrid tetap menang 3-1 atas Sporting Gijon.
Kali ini Jose Mourinho cukup berani di awal-awal pertandingan. Ia tidak memakai formasi tiga gelandang bertahan. Sami Khedira dan Xabi Alonso dimainkan di belakang Mesut Ozil. Sementara itu, Karim Benzema mendapatkan jatahnya bergantian dengan Gonzalo Higuain.
Yang unik adalah hadirnya Fabio Coentrao di sisi kiri; tempat yang biasanya menjadi milik Marcelo di laga penting. Sebaliknya, Muenchen memberi kesempatan bagi Thomas Mueller untuk duduk di bangku cadangan hingga menit 61.
Karim Benzema yang pertama kali mengejutkan lini pertahanan lawan. Tembakannya pada menit 7 masih bisa ditepis oleh Manuel Neuer.
Tak ingin tertekan di kandang sendiri, Muenchen mengambil alih inisiatif serangan dan mendapatkan hasilnya di menit 17. Melalui sebuah tendangan sudut, Sergio Ramos gagal mengontrol bola yang terlalu deras mengalir kepadanya. Bola liar dimanfaatkan oleh Franck Ribery untuk melepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti.

Unggul 1-0, Bayern tetap mampu tampil lebih agesif. Sebaliknya, Real Madrid yang mengandalkan serangan balik menyamakan kedudukan delapan menit setelah babak kedua.
Pertama, Cristiano Ronaldo menerima umpan cantik Karim Benzema. Tembakannya bisa dipatahkan oleh Manuel Neuer. Bola mentah diterima Ozil. Dilihatnya Benzema yang masuk ke kotak penalti.
Sementara para pemain Muenchen seolah terfokus pada penyerang Prancis, ia mengirimkan umpan kepada Cristiano Ronaldo. CR7 yang tak mungkin menembak dari sudut sempit, mengirimkan umpan dekat untuk Mesut Ozil yang dengan mudah menjebol gawang Muenchen. 1-1.

Bayern yang harus menang, terus menekan dan menekan. Namun, usaha mereka tak kunjung berhasil. Ketika fans di Allianz Arena seolah sudah menyerah, Mario Gomez datang sebagai malaikat penyelamat.
Phillip Lahm sukses menerobos kotak penalti Los Blancos dan mengirimkan umpan yang dicocor sang penyerang internasional Jerman ke gawang Casillas. 2-1; inilah gol ke-12 Gomez dalam 10 partai bersama FC Holywood di Liga Champions.
Real Madrid tak mendapat kesempatan lagi untuk menyamakan kedudukan. Bayern Muenchen sendiri memang layak memenangkan laga. Namun, sebuah gol yang didapatkan Los Blancos dalam laga ini menjadi faktor penting di leg kedua di Santiago Bernabeu pekan depan.

Muenchen		Real Madrid
15(4)	Tembakan (Tembakan ke Gawang)	15(4)
20	Pelanggaran	14
6	Tendangan Sudut	4
0	Offside	1
55%	Ball Possession	45%
3	Kartu Kuning	6
0	Kartu Merah	0
5	Penyelamatan	2

Chelsea Vs Barcelona

Published On: Thu, Apr 19th, 2012

Champions & UEFA / Featured | by Fitra Firdaus G+

Hasil Liga Champion: Chelsea vs Barcelona 1-0

Dalam sebuah pertandingan penting, sebuah kesalahan saja bisa berakibat fatal. Hal ini yang terjadi pada Lionel Messi. Diramal akan memupus kemandulannya di kandang klub Liga Inggris, King Leo gagal mempertahankan bola di tengah lapangan. Lewat ‘insiden’ inilah akhirnya Chelsea mencetak satu-satunya gol di leg pertama semifinal Liga Champions dini hari tadi.

Roberto Di Matteo mengulang formasi yang sama saat Chelsea menumpas perlawanan Tottenham Hotspur 5-1, yaitu 4-2-3-1. Perbedaannya, kalau saat Derby London ada Salomon Kalou yang dipaksa menjadi seorang gelandang, kali ini Di Matteo menyebar seluruh gelandang murni terbaiknya: Mikel-Meireles-Lampard-Ramires-plus Juan Mata. Sementara, Didier Drogba digantung di depan.
Sebaliknya, Barcelona seolah melupakan El-Clasico. Seluruh pemain terbaik kecuali Gerrard Pique dipasang sebagai starter: 7 jebolan La Masia dan empat pemain Amerika Latin.
Seperti biasa, Barcelona menguasai jalannya pertandingan. Mereka melepaskan lebih banyak tembakan, dan mengancam gawang Chelsea lebih awal.
Namun, hasil akhir tak ditentukan oleh statistik. Apalagi ketika para pemain Chelsea seolah berani mati hanya untuk menghindarkan bola sejauh mungkin dari gawang Petr Cech.
Malam frustrasi yang dialami Barcelona pun mencapai puncaknya di injury time babak pertama. Frank Lampard sukses merampas bola dari Leo Messi. Diumpankannya bola melebar pada Ramires yang berlari secepat angin menuju kotak penalti lawan. Sebuah umpan datar meluncur dan seorang Didier Drogba membunuh Victor Valdes dengan cantik.

Babak kedua, Josep Guardiola menebar Pedro Rodriguez, Thiago Alcantara, dan Isaac Cuenca. Namun, lagi-lagi seperti saat melawan AC Milan di San Siro, El Barca dibuat tak bisa leluasa membongkar pertahanan The Blues.
Lionel Messi dan kawan-kawan memang terlihat banyak melepaskan tembakan, tapi sedikit yang benar-benar membahayakan. Termasuk tandukan Carles Puyol di menit 87 yang bisa diblok olek Petr Cech dan tendangan Pedro Rodriguez yang lebih suka menghantam tepi gawang daripada masuk.
Jumlah tembakan Barcelona memang enam kali lipat daripada Chelsea; tapi sejatinya pertandingan sudah selesai pada gol Didier Drogba 45 menit sebelum wasit Felix Brych meniup peluit akhir di Stamford Bridge.
Kemenangan 1-0 ini sangat vital bagi The Blues. Mereka akan datang ke Camp Nou dengan kepala tegak. Sebaliknya, Barcelona yang dituntut mencetak dua gol tanpa balas di kandang jika masih ingin meraih gelar Liga Champions ketiga dalam empat tahun terakhir.

Chelsea		Barcelona
4(1)	Tembakan (Tembakan ke Gawang)	24(6)
12	Pelanggaran	9
1	Tendangan Sudut	8
5	Offside	2
21%	Ball Possession	79%
2	Kartu Kuning	2
0	Kartu Merah	0
6	Penyelamatan	0

4 miliar untuk IT di DPR

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi dan Teknologi (IT) di DPR mencapai  Rp 4 Miliar. Biaya ini dinilai kemahalan dan tidak efektif dan tidak masuk akal dengan update IT secara rutin. Sebab, di antara anggota DPR banyak yang tidak  familiar memanfaatkan IT.
Seknas FITRA, Uchok Khadafi mengatakan alokasi biaya IT sebanyak itu dinilai tidak wajar dan sengaja dimahalkan, kok. Pasalnya, pejabat yang membuat perencanaan anggaran jaringan di Kesekjenan DPR ini, menganggap tidak ada yang tahu anggaran dan hitung-hitungan tersebut.
“Alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi sebesar Rp 4 Miliar. Anggaran pemeliharaan jaringan ini dianggap sangat penting untuk orang DPR, kendati banyak anggota  DPR yang “gaptek”,” tegas Fitra dalam keterangan persnya di DPR RI Senayan, Rabu (
“Mahal sekali ya…. Padahal, anggaran pemeliharaan jaringan ini, kalau dialokasi untuk anggaran persalinan, bisa membantu sebanyak 3.921 ibu-ibu hamil tidak mampu yang akan melahirkan, dan ini  lebih bermanfaat sekali” katanya.
Uchok Khadafi merinci anggaran Rp 4 Miliar itu dialokasikan untuk;
1. Pengembangan IT dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.463.572.000,-
2. Terselanggara kegiatan pengembangan IT melalui pengelolaan sistem
aplikasi komputer sebesar Rp 499.380.000,-
‎​3. Seminar/ Worshop/ Lokakarya/ FGD sosialisasi IT dalam negeri sebesar
Rp 823.080.000,-
‎​4. Layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp 256.950.000
5. Pemeliharaan hardware dan software sebesar Rp 820.000.000. Sedangkan
untuk tahun 2011, alokasi anggaran pemeliharaan hardware dan software hanya
sebesar Rp 168.975.000,- @suci

Aplikasi BBM untuk Android (Blackberry Messanger for Android) :)

Aplikasi BBM untuk Android – Kabar gembira buat sahabat merahitam, Aplikasi BBM ( Blackbery Mesengger) hadir  untuk android. Aplikasi chat yang cukup populer ini sebentar lagi akan hadir dan dapat dinikmati oleh pengguna ponsel selain Blackberry yaitu platform android. Jadi para pengguna android pun bisa BBM dengan pengguna Blackberry tanpa harus memiliki hp Blackberry.

Berita tersebut mulai terdengar setelah beberapa waktu lalu beredar gambar atau Screenshoot BBM for Android tersebut.  Hal tersebut bisa dibilang sebuah tanda tanda awal bahwa BlackBerry Messenger (BBM) akan tersedia bagi pengguna Android.
Namun untuk saat ini aplikasi BBM untuk Android ini masih dalam tahap pengembangan alias development Version. Tapi sobat gak usah kawatir sebab pihak RIM sendiri menyatakan Blackberry Massenger tersebut  akan hadir di akhir tahun atau paling lambat awal tahun 2012 seperti yang saya baca dari Tech Radar.
Untuk tampilan Blackberry Messenger for Android Versi Developer ini, tampak sebuah icon BBM bisa dilihat di menu Android dan halaman profil kontak menunjukkan informasi detail seperti nama tampilan user, PIN, pesan pribadi serta status pengguna.
Ok inilah gambar BBM untuk android dari Techradar


Nah, kita tunggu saja kehadiran aplikasi BBM untuk android akhir tahun ini. Merah hitam akan update jika aplikasih sudah tersedia untuk di download. So, stay tune di sini yah… wassalam.

Sejarah singkat IPDN

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang  terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan  Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren ( MOSVIA ). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan  untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia  Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi  yaitu  Binnenlands Bestuur Corps  ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung  dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).            

Pada masa  awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar  1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksnakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar.      

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional  berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956  yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut  secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku   kader pemerintahan   pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda ( BA ).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN  dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ” qualified leadership  and manager administrative ”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri  setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972  Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan : ” Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ”           

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian  Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain  yang berkedudukan di Malang, juga  di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.         

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Rudini  melalui   Keputusan   No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua  dengan program D III  berkedudukan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya  berdasarkan  Kepres No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPN dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan  peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D IV. Keberadaan  STPDN dengan pendidikan  profesi  ( program    D IV ) dan  IIP yang menyelenggarakan pendidikan  akademik program sarjana  ( Strata I ), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Pinggi Kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.               

Kebijakan Nasional  mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP . Usaha pengintegrasiaan STPDN kedalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Ilmu Pemerintahan ( IPDN ). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebu, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti  dengan Keputusan Mendagri No. 892.22-421 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan   Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2005  Tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.          

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra IPDN 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005­2009), serta kondisi internal dan dinamika ekternal lingkup IPDN.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan 6 (enam) langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk membangun budaya organisasi yang barn bagi IPDN. Kebijakan Presiders memperoleh dukungan dad DPR-RI.

Untuk melaksanakan kebijakan pembenahan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yaku:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembenahan IPDN;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 890.05-506 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pendidikan Kader Pemerintahan;

Pada tahap selanjutnya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN mengamanatkan penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik serta pembiayaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, jugs diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang ticlak terpisahkan.

Untuk memenuhi persyaratan menjadi Institut, di IPDN telah dibentuk 2 (dua) Fakultas yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu jurusan Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat; Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1­829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram diProvinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.

Kampus IPDN di daerah sejak tahun 2009 telah melaksanakan operasional pendidikan dengan kapasitas Praja 100 Praja setiap kampus dengan penetapan Jurusan/Program Studi yaitu: pertama, Kampus IPDN di Kab. Agam menyelenggarakan Program Studi Keuangan Daerah, Kampus IPDN di Kab. Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan daerah, Kampus IPDN di Kab. Gowa menyelenggarakan Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan kampus IPDN di Minahasa direncanakan menyelenggarakan Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada se­mester I, II, 111, IV, V dan VI setelah masuk semester VI I dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

lambang IPDN

 Makna Lambang Institut Pemerintahan Dalam Negeri :

1. Bintang warna kuning melambangkan Pancasila
2. Kapas warna putih melambangkan keadilan
3. Daun kapas warna hijau melambangkan kesejukan dan ketentraman
4. Padi warna kuning melambangkan kemakmuran.
5. Kombinasi bunga kapas dan daunnya berjumlah 17 melambangkan tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Padi berjumlah 45 bermakna tahun kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
7. Roda kemudi melambangkan pemerintahan.
8. Delapan jari roda kemudi melambangkan bulan lahirnya Proklamasi, dan melambangkan 8 penjuru angin yang dimaknai sebagai ke wilayahan, pemerintahan daerah dan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lambang yang berbentuk kelopak bunga lotus (teratai), bermakna kearifan.
10. Buku melambangkan sumber pengetahuan.
11. Warna biru laut yang mendasari lambang dimaknai sebagai tanggungjawab, ketangguhan, ketenangan dan inovasi yang tinggi.
12. Angka 2004 melambangkan tahun berdirinya IPDN.
13. Among, melaksanakan fungsi pamong yang berarti mengasuh dan mengemong menurut sistem among : Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani.
14. Praja artinya Peserta Didik (termasuk mahasiswa) IPDN.
15. Dharma artinya melaksanakan kewajiban, peraturan, kebenaran.
16. Kata-kata : Among Praja Dharma Nagari secara keseluruhan berarti IPDN mengemong Praja supaya setia pada kewajiban untuk mengabdi kepada Bangsa dan Negara.

visi - misi IPDN

 

 

A.        Tujuan Pendidikan IPDN

Pendidikan IPDN bertujuan membentuk kader pamong praja, yang memiliki triple-competence sebagai berikut:

1.        Kemampuan untuk mengelola kebhinekaan bangsa dan nusantara menjadi kekuatan nasional (tunggal ika), memproses persatuan dan melestarikan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).

2.        Kemampuan untuk berfungsi sebagai conductor (dirigent), yaitu kemampuan untuk mengelola berbagai fungsi dan tugas yang berbeda-beda, mengidentifikasi konflik atau nada sumbang sekecil apapun dan mengoreksinya sehingga tercipta harmoni antar pihak  dan pada gilirannya menghasilkan kinerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

3.        Kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang fungsinya berbeda dan berfungsi sebagai koordinator antar berbagai satuan kerja yang berlainan yang beroperasi dalam suatu wilayah/daerah.

B.       Visi

Visi yang  ditetapkan  Institut Pemerintahan Dalam Negeri  dalam mewujudkan cita-cita tersebut dalam waktu sepuluh tahun ke depan adalah ”Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil”.

      

C.       Misi

Untuk mencapai  visi tersebut, maka misi Institut Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan sebagai  berikut:

1.      Mensinergikan kekuatan sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

2.      Mengembangkan kurikulum berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan (Jar-Lat-Suh).

3.      Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai kalangan yang mampu mendukung pengembangan kurikulum dan implementasinya.

4.      Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).

5.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

6.      Memberdayakan praja sebagai subyek pendidikan dan aset nasional.

cara masuk IPDN

  Cara Mudah Masuk IPDN

      Sudah lama tak akif lagi di blog ini, tiba2 jadi ingin aktif lagi, karena ada yg tanya soal cara masuk IPDN, jadi pada kesempatan ini saya kembali lagi untuk share cara menjadi CAPRA IPDN.

       Pendaftaran di buka bulan ini, tapi belum pasti karena belum ada surat resmi dari KEMENDAGRI. Tapi jgn ada cemas,
karena syarat2 dari tahun ke tahun Sama, tidak ada yang berbeda, so untuk info lebih jelas Datang ke Kantor BKD di kota/Kab anda.

       Berikut ini kami sajikan berita pendaftaran IPDN 2010 agar jelas terbuka dan jangan ada yang percaya dengan para calo atau yang menjanjikan untuk meluluskan anda atau saudara anda untuk menjadi mahasiswa atau praja IPDN. Semua Biaya masuk Gratis dan tidak memerlukan duit/uang pengurusan untuk lulus.

DASAR :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 892.1/1055/SJ Tanggal 22 Maret 2010 perihal Penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 892.1/1063/Diklat Tanggal 24 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Calon Praja (Capra) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Ajaran 2010/2011.

Menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam dasar surat diatas, bersama ini diberitahukan bahwa pada Tahun Ajaran 2010/2011, Departemen Dalam Negeri membuka kesempatan bagi Putera/Puteri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), melalui proses seleksi yang akan diselenggarakan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ketentuan Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun Ajaran 2010/2011 sebagai berikut :

1. SYARAT-SYARAT PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN :

a. Persyaratan

1). Warga Negara Republik Indonesia ditunjukkan dengan Fotocopy KTP yang masih berlaku ;

a) Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dengan tahun kelulusan 2008, 2009 dan 2010, dengan nilai minimal rata-rata Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar (STTB) 7,00 yang dibuktikan dengan photocopy ijazah/STTB yang disahkan oleh Kepala Sekolah ;

Bagi Pendaftar yang masih duduk di kelas XII pada Tahun 2010 dapat mendaftarkan diri dengan menyertakan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih duduk di kelas XII yang ditandatangani/disahkan oleh Kepala Sekolah SMA/MA yang bersangkutan;

b) Lulusan ujian paket C SMA/MA, Usia maksimal 21 tahun per tanggal 1 September 2010, Lulus ujian paket C tahun 2008 dan tahun 2009 dan Nilai rata-rata Ijazah Paket C minimal 7,00 yang dibuktikan dengan photocopy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.

2). Tinggi Badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk pria dan 155 Cm untuk wanita ;

3). Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dinyatakan dari Kepolisian Tingkat Kabupaten/Kota (Polres) setempat ;

4). Berbadan sehat, tidak bertato/bekas tato dan tidak buta warna. Dalam hal berkaca mata diberikan toleransi maksimal ukuran plus dan atau minus 1,0 (satu koma nol) dan tidak menggunakan contact lens dinyatakan dengan surat keterangan dari Dokter/Tim Penguji Kesehatan PNS pada Rumah Sakit Pemerintah antara lain RSUD/KESDAM/RS TNI AL/RS TNI AU/RS POLRI ;

5). Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin/hamil/melahirkan diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat ;

6). Surat pernyataan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali ;

7). Surat pernyataan bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sejak proses pelaksanaan pendidikan apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali ;

8). Surat pernyataan bersedia dan sanggup mengikuti proses pendidikan di Kampus IPDN Pusat atau Daerah sesuai program studi yang ditetapkan dan mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 ;

9). Pas photo berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar.

10). Mengisi formulir biodata peserta calon praja IPDN ;

b. Tata Cara Pendaftaran Calon Praja IPDN di Kabupaten/Kota :

1). Calon Peserta Seleksi dapat mendaftarkan diri dengan hadir langsung di lokasi :

Tempat : Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Kabupaten

Alamat : masing-masing daerah

Tanggal : 19 April 2010 sampai dengan 23 April 2010

Jam : 08.00 WIB – 14.00 WIB (Hari Senin – Kamis)

08.00 WIB – 11.00 WIB (Hari Jum’at)

2). Kelengkapan berkas administrasi yang harus dibawa saat mendaftar :

a). Fotocopy KTP yang masih berlaku dilegalisir sekurang-kurangnya Camat setempat sebanyak 2 (dua) lembar ;

b). Fotocopy Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dengan tahun lulus 2008, 2009 dan 2010 yang dilegasir oleh Kepala Sekolah sebanyak 2 (dua) lembar ; atau

Bagi peserta seleksi yang masih menduduki kelas akhir Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dapat mendaftarkan diri, dengan ketentuan wajib menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta seleksi sudah menduduki kelas akhir dan untuk mendaftar sebagai peserta tes calon praja IPDN tahun 2010/2011 sebanyak 2 (dua) lembar. Peserta seleksi sebagaimana dimaksud apabila tidak lulus atau lulus dengan nilai rata-rata STTB/Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) tidak memenuhi syarat nilai 7,00 (Tujuh koma nol nol) maka secara otomatis gugur/Tidak Memenuhi Syarat ;

c). Asli dan Fotocopy yang dilegalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dinyatakan dari Kepolisian Tingkat Kabupaten/Kota (Polres) setempat dengan keperluan untuk mendaftar sebagai calon praja IPDN ;

d). Asli dan Fotocopy yang dilegalisir surat keterangan berbadan sehat, Dokter/Tim Penguji Kesehatan PNS pada Rumah Sakit Pemerintah antara lain RSUD/KESDAM/RS TNI AL/RS TNI AU/RS POLRI yang menyatakan dan menerangkan :

- berbadan sehat, tidak cacat jasmani/rohani, tidak bertato/bekas tato, tidak buta warna,

- dalam hal berkaca mata diberikan toleransi maksimal ukuran plus dan atau minus 1,0 (satu koma nol) dan tidak menggunakan contact lens,

- tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk pria dan 155 Cm untuk wanita.

e). Asli Surat Pernyataan belum pernah menikah/kawin/hamil/melahirkan diketahui oleh orang tua/wali dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat sebanyak 2 (dua) lembar ;

f). Asli Surat pernyataan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali sebanyak 2 (dua) lembar ;

g). Asli Surat pernyataan bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah sejak proses pelaksanaan pendidikan apabila mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan-peraturan pendidikan yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 yang diketahui oleh orang tua/wali sebanyak 2 (dua) lembar ;

h). Asli Surat pernyataan bersedia dan sanggup mengikuti proses pendidikan di Kampus IPDN Pusat atau Daerah sesuai program studi yang ditetapkan dan mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN yang dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

i). Pas photo berwarna menghadap kedepan dan tidak memakai kacamata, ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar.

j). Formulir biodata peserta diisi menggunakan huruf capital dengan tinta hitam ;

k). Berkas dimasukkan dalam snelhechter kertas warna kuning untuk putri dan warna biru untuk putra;

3). Membawa dan dapat menunjukkan dokumen atau berkas asli pada saat mendaftar.

2. TAHAPAN, JADUAL DAN KRITERIA SELEKSI :

a. Seleksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1) Pendaftaran dan Seleksi administratif dilaksanakan oleh Panitia Kabupaten/Kota dimulai tanggal 19 s/d 23 April 2010;

2) Tes Psikologi dilaksanakan oleh Panitia Provinsi bersama dengan Tim Penguji Psikologi yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri di Ibukota Provinsi dimulai tanggal 17 s/d 19 Mei 2010 ;

3) Seleksi Kesehatan dan Kesamaptaan dilaksanakan oleh Panitia Provinsi bersama dengan instansi terkait di Ibukota Provinsi dimulai tanggal 21 s/d 22 Juni 2010 ;

4) Tes Akademis oleh Panitia Pusat bersama­-sama Panitia Provinsi dilaksanakan tanggal 6 Juli 2010 di Ibukota Provinsi ;

5) Pantukhir dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Pejabat Eselon I Depdagri dan pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dimulai tanggal 28 Juli s/d 4 Agustus 2010 di Kampus IPDN Jatinangor ;

b. Kriteria Tes Kesamaptaan bagi Calon Praja IPDN Tahun 2010 :

1). Calon praja IPDN harus melaksanakan tes kesamaptaan meliputi :

a. Tes Kesamaptaan ”A” yaitu :

Lari selama 12 menit

b. Tes Kesamaptaan ”B” yaitu :

Pull-Up (Chinning bagi Wanita)

Sit-Up

Push-Up

Shuttle-Run

2). Pedoman Penilaian adalah menggunakan teori T. Score (Cooper Tes) dengan total nilai kesamaptaan A dan B minimal 41,00 (Empat puluh satu koma nol) dan dengan ketentuan nilai kesamaptaan A minimal 38,00 dan nilai kesamaptaan B minimal 32,00.

c. Unsur-unsur pemeriksaan dan penilaian pada tes kesehatan :

1) Ukuran tinggi badan (TB) dan Berat Badan (BB) ;

2) Tekanan darah dan nadi ;

3) Kepala, muka dan leher ;

4) Telinga, hidung dan tenggorokan (THT) ;

5) Mata ;

6) Gigi dan mulut ;

7) Extremitas atas (lengan) ;

8) Extremitas bawah (kaki) ;

9) Dada ;

10) Punggung ;

11) Abdomen (perut) ;

12) Anus dan rektum ;

13) Urogenital ;

14) Kulit ;

15) Laboratorium ;

16) Foto thorax (Rontgen) + interpretasi ;

17) EKG + interpretasi ;

d. Materi Tes Akademis terdiri dari gabungan : Pancasila dan UUD 1945, Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

e. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur yaitu para peserta dapat mengikuti tahap berikutnya apabila dinyatakan lulus/memenuhi syarat pada tahap sebelumnya.

3. PEMBIAYAAN : GRATISSSSSSSSSSSS

Biaya Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2010 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Dalam Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau peserta seleksi.

4. LAIN – LAIN

1. Bagi Calon Praja yang dinyatakan LULUS berhak mengikuti pendidikan ikatan dinas pada IPDN.

2. Formulir biodata peserta dan Surat Pernyataan dibuat sesuai contoh yang disediakan oleh Panitia.

3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Penerimaan CAPRA IPDN pada masing-masing kota atau kabupaten


NEXT syarat yang paling terakhir : "SIAPKAN MENTAL DAN FISIK"