Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi

SHS: Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi
Wajib Gunakan Pertamax

 

SH Sarundajang

MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

BBM Subsidi Habis Oktober

BBM Subsidi Habis Oktober
Kuota di SPBU Sulut Mulai Dipangkas

  MANADO— Jadwal pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) mulai Mei mendatang tidak bisa ditunda. Jika tidak, BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang.

Ini dikatakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, kemarin. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono di JCC, Senayan, Jakarta.

Widjajono menyebut, jika pemerintah tak berani memaksakan mobil dinas dan mobil pribadi beralih ke Pertamax atau Premium non subsidi, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang tak bisa dihindari. Olehnya, Widjojono memaksa pengaturan penyalurannya harus dimulai sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah tidak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," tukasnya lagi.

Di Sulut, sampai 2012 jumlah mobil pribadi termasuk mobil mewah dengan cc di atas 1.300 mencapai 46.049 unit. Jika semuanya beralih ke Pertamax, maka Sulut akan melakukan penghematan Premium subsidi 9.209 Kiloliter (kl) sebulan atau 73.678 kiloliter (kl) untuk jangka waktu delapan bulan.

Angka ini didapat dengan asumsi semua mobil 1.300 cc ke atas dilarang meminum BBM subsidi. Jika semua mobil ini dilarang mengisi Premium termasuk 350 mobil mewah Sulut, maka negara bisa berhemat dan untung besar.

“Dari total mobil di atas 1.300 cc di Sulut  ada 29 mobil seharga di atas Rp500 juta, dan ada 321 mobil di atas Rp300 juta termasuk mobil dinas pejabat,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut AG Kawatu SE MSi pekan lalu.

Data Pertamina Area Manado, tingkat konsumsi Pertamax dengan harga Rp11.200 per liter merosot tajam. Februari tingkat konsumsi Pertamax sekira 344 kl, tapi memasuki Maret angka penjualan di SPBU di Sulut susut 188 kl. ‘’Kenaikan konsumsi Pertamax sempat naik saat Pertamina lakukan pembatasan,’’ aku Sales Area Pertamina Manado Irwansyah di ruang kerjanya kemarin.

Irwansyah membenarkan menjelang pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pengurangan kuota BBM di setiap daerah. Di Manado, Irwansyah secara tersirat mengakui kuota Premium dari 720 kl per hari di 46 SPBU, mulai dikurangi menjadi 680 an kl per hari.

‘’Pokoknya berkisar di bawah 700 an kiloliter per hari,’’katanya. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bila aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pemerintah akan keluar pada akhir April 2012 ini. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pembatasan BBM subsidi tersebut yang paling mudah diimplementasikan. Yakni dimulai dari mobil-mobil dinas pemerintah.

"Pembatasan itu kan banyak caranya, yang mudah adalah dilakukan pembatasan dari mobil pemerintah, karena itu bisa pakai perintah. Sementara mobil masyarakat juga mesti diatur, 77 persen BBM jatuh ke tangan yang tidak pantas. Nah, ini harus dibatasi, tapi buat aturannya mudah, pelaksanaannya yang sulit," kata Jero.

Dia mencontohkan, apabila pembatasan BBM tersebut menggunakan cc, orang tidak akan mau membeli bensin jika harus melihat dari cc-nya.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi, tapi aturannya dulu yang dikeluarkan akhir bulan ini. Bentuknya ada peraturan pemerintah (permen), inpres ada, perpres juga ada. Nanti kita lihat apa yang paling cocok," tuturnya.

Adapun, jika wacana tersebut berjalan lancar, dirinya memperkirakan kuota BBM subsidi tidak akan jebol hingga 40 juta kl. "Target saya paling tidak kuotanya sampai ke 40 juta kl. Karena kalau tidak dibatasi, tidak diatur, diperkirakan bisa sampai ke 47 juta kl. Ini karena semua orang beli motor dan mobil," paparnya.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menjelaskan, BBM tidak akan habis. Hanya saja, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, maka kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter (kl) akan mengalami kelebihan.

"Tidak ada istilah habis, energi adalah vital. Kita lihat waktu 2010 juga overkuota, tapi tetap jalan kan. Kita tentu tidak ingin terjadi overkuota, karena kalau tidak dikendalikan kuotanya akan lebih sampai 43-44 juta kl," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (18/4).

Karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Hatta mengajak kepada masyarakat untuk berani melakukan penghematan penggunaan BBM subsidi. "Pokoknya tidak ada istilah habis. Kita harus disiplin dan berani menghemat karena energi itu mahal," paparnya.

Menurut Hatta, pernyataan Wakil Menteri ESDM tersebut adalah jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, maka kuota BBM subsidi akan jebol lebih dari 40 juta kl.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengaku pasokan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, pembatasan BBM subsidi Mei mendatang harus dilakukan. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono.

Widjajono menyebut, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang memaksa pengaturan penyalurannya harus diatur mulai dari sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah enggak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," lanjut dia.

pos kamling termahal

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh resmikan pos kamling termahal. Pos kamling ini berbandrol biaya pembangunan senilai Rp 17 juta.

Hal ini menunjukkan keseriusan warga Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa terhadap keamanan, dan ketertiban lingkungan, serta mendukung program mapalus kamtibmas patut mendapat apresiasi. Pasalnya keinginan mereka tersebut dibarengi dengan membangun pos keamanan lingkungan (pos kamling), dengan anggaran jutaan rupiah.

"Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membanggun pos kamling tersebut senilai Rp 17 juta," kata Camat Maesa Sifri Mandak, Kamis (19/4/2012).

Menurut Mandak biaya yang ditorehkan untuk membangun, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang ada di Kelurahan Bitung Timur. "Kami bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, RT, dan keluarga Hj Mudin Bukusu," tambahnya.

Dijelaskannya sebelum memutuskan untuk membangun pos kamling dengan anggaran yang cukup besar, kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk memutuskan membangun pos tersebut guna menunjang program mapalus kamtibmas. "Dari pertemuan diperoleh masukan-masukan, dan kami melakukan monitoring dari awal hingga selesainya pengerjaan pembangunan proyek tersebut," tuturnya. Lanjutnya dalam menyelesaikan pengerjaan pos kamling tersebut pihaknya bersama warga Kelurahan Bitung Timur mamakan waktu berbulan-bulan lamanya. "Pengerjaannya dilakukan selama 4 bulan," kata dia.

Selain itu kerinduan pihaknya membangun pos tersebut selain untuk mendukung program mapalus kamtibmas, karena wilayah tersebut yang rawan kamtibmas. "Karena berada di pusat kota Bitung dan berada dilokasi pelabuhan," tandasnya.

Terpisah Wali kota Bitung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kelurahan Bitung timur, dan Kecamatan Maesa yang membangun pos kamling dengan anggaran jutaan rupiah. "Ini sangat bagus karena dari Rp 17 juta lebih anggaran untuk membangun Pos keamanan lingkungan tanpa satu rupiah anggaran dari pemko Bitung, melainkan swadaya masyarakat," tutur Hanny Sondakh usai meresmikan pos kamling tersebut.

Dalam peresmian tersebut ikut hadir wakil walikota Bitung Max Lomban, Kapolres Bitung AKBP Stake Bayu SIK, Danramil Kapten Inf Prayitno, sekretaris kecamatan Ir Donald Manansal

Kota Bitung Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Wakil Wali Kota Bitung MJ. Lomban SE.

Wakil Wali Kota Bitung Max Lomban saat mengikuti kegiatan di kantor Menpan RB.

MSi bersama dengan Inspektur kota Bitung Drs Tonny Katuuk menghadiri acara gerakan nasional di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Kegiatan tersebut di buka oleh Menteri PAN dan RB RI Azwar Abubakar, serta dihadiri oleh menteri dalam negeri, menteri keuangan, ketua KPK, ketua Ombudsman, para gubernur, bupati, dan wali kota," kata Lomban melalui kasubag TUP dan Humas Pemko Bitung Erwin Kontu.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan aksi penerapan pakta integritas oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat. "Berdasarkan instruksi presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012," tambahnya. Selain dihadiri para kepala daerah kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan nominasi daerah zona integritas bebas korupsi.

"Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kota Bitung merupakan daerah di Sulawesi Utara yang ditetapkan menjadi nominasi daerah zona integritas bebas korupsi," tuturnya. Dijelaskannya penetapan tersebut karena provinsi Sulut dan kota Bitung telah memenuhi 3 syarat."Yaitu seluruh PNS telah menandatangani pakta integritas, opini wajar dengan pengecualian dari BPK, dan nilai LAKIP minimal C,"