Tampilkan postingan dengan label Kota bitung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kota bitung. Tampilkan semua postingan

Rabu, 12 Juni 2013

Adipura Ke 7 bagi Kota Bitung

adipura 7a Adipura ke 7 Diserahkan Menteri Lingkungan Hidup 
Wali Kota Bitung dan Wakil wali kota manado.

Proses penyerahan penghargaan Adipura tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden SBY di Intana Negara kepada kepala-kepala daerah penerima, kini hanya diwakili.
Menurut Kabag Humas Pemkot bitung, , penganugerahan penghargaan Adipura tahun ini, Pemkot Bitung tidak mendapatkan kesempatan penyerahannya langsung dari SBY. “Sebab yang diprioritaskan adalah daerah dan kabupaten/kota yang baru pertama kali menerima Adipura,” kata Kontu, Senin (10/6).
Sehingga menurut Kontu, Walikota, hanya duduk dan menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura yang dilakukan Presiden kepada Kepala Daerah yang baru menerima
penghargaan dan kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Adipura
kencana.
“Untuk kabupaten dan kota yang sudah langganan menerima Adipura, piala
dan penghargaannya akan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup malam hari di Hotel Bidakara,” katanya.
Pun demikian, Kontu mewakili Walikota menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota
Bitung yang telah mendukung upaya penyelamatan dan penataan lingkungan di Kota
Bitung sehingga Adipura ke-7 bisa diraih.

Jumat, 17 Mei 2013

Makanan Tradisonal Jepang "SASHIMI" ala Kota Bitung

Ketika kita mendengar kata SASIMI, pikiran kita pasti akan langsung terbayang pada sebuah jenis makanan asli Jepang yang terbuat dari dan disajikan dalam keadaan mentah. Ya, benar. Sashimi memang adalah sebuah makanan yang sajikan dan dimakan dalam keadaan mentah-mentah walaupun tidak semua jenis ikan dagingnya dapat digunakan untuk kepentingan penyajian makanan jenis ini
Bahan mentah sashimi biasanya berasal dari jenis ikan tuna (Thunnus albacares) dan turunannya karena daging ikan jenis ini tidak anyir sebagaimana biasanya ikan normal lainya. Daging yang digunakanpun hanya mengambil daging putihnya saja (Jika dagingnya sangat segar maka warnanya akan nampak berwarna merah segar seperti daging buah melon) sementara daging coklat yang terletak dibagian tengah tubuh ikan biasanya tidak disertakan dan sengaja tidak diambil. Dalam keadaan normal sous yang digunakan-pun menggunakan sous asli asal Jepang, namun dalam perkembangannya sekarang ini lebih menggunakan sous buatan lokal yang dapat diramu kapan saja dengan menggunakan bahan-bahan lokal pula seperti campuran kecap manis dan kecap asin.
Selain itu pula sous-nya diramu dengan mencampurkan pula kacang yang telah digilas kasar dan potongan-potonga cabe dan daun kemangi segar layaknya lalapan. Sebagai pelengkapnya dan sebagai pengganti nasi, Sasimi biasanya disajikan bersama-sama dengan Ketela pohon atau pisang rebus. Ada sejumlah rumors yang mengatakan bahwa Sasimi diyakini oleh sejumlah orang dapat meningkatkan stamina khususnya bagi kaum lelaki namun secara kesehatan belum dapat dibuktikan.
Sasimi mulai dikenal orang khususnya di Bitung karena bawaan dari beberapa pengusaha dan nelayan asal Jepang yang berusaha dan tinggal sementara di lingkungan kota Bitung, dimana dalam perkembangannya ternyata jenis manakan ini juga diminati oleh warga masyarakat sekitar namun dengan sejumlah penyesuaian dengan rasa dan menu tradisional lokal. Saat ini jika orang mengatakan kata Sasimi di Kota Bitung, anak kecilpun tahu dan akan dengan lancar mengatakannya. Jika anda datang ke Kota Bitung, maka jangan lupa untuk mencicipi makanan jenis ini. pasti ketagihan.

Selat Lembeh dgn 89 titik selam ESOTIK

Sebagai sebuah negara tropis, Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam dan laut yang tidak terbayangkan dan tersebar diseluruh kepulauan yang jumlahnya ribuan. Selat Lembeh yang memisahkan pulau lembeh dengan daratan utama pulau Sulawesi di ujung timur propinsi sulawesi utara adalah salah satu lokasi wisata yang menawarkan keindahan bawah laut yang unik terutama bagi para penyelam karena memiliki 89 titik selam dengan karakteristik yang berbesa dan tipe penyelaman yang bervariasi mulai dari Muck, Coral Sand, Rubble, Wall, Pinnacle, Wreck dan snorkeling.
Hebatnya, posisi selat lembeh yang dilindungi oleh pulau lembeh dari hempasan gelombang besar dari laut Maluku membuat penyelaman dapat dilakukan kapan saja 24 jam sehari selama 12 bulan tanpa takut hempasan ombak dan gelombang. Bahkan ketika Taman Laut Bunaken di Kota Manado yang terkenal tidak luput dari hempasan badai dan gelombang pada musim-musim tertentu, sementara Selat Lembeh pada saat itu kondisinya tenang-tenang saja. Ada kalimat lucu yang sering diungkapkan ketika wisatawan bertanya kapan ombak besar biasanya ada di selat lembeh ? jawabannya; Ombak besar yang pernah terlihat dan sering terlihat di selat lembeh adalah ketika kapal besar melintasi selat. So, Ayo datang dan kunjungi selat lembeh karena bagi wisatawan yang tidak pernah mengenal dunia menyelam namun ingin belajar, di Bitung terdapat sejumlah dive center yang menawarkan fun diving dan snorkeling dengan pengawalan ketat para divemaster berpengalaman dan berlisensi internasional.
Kalau anda melihat di peta hanya tercantum 56 titik selam bukannya 89 seperti disebutkan diatas, itu adalah cara kami untuk menyatakan bahwa hanya 56 yang kami publikasikan secara resmi dan sisanya sengaja kami rahasiakan dan hanya ditawarkan kepada mereka yang benar-benar ingin melihat lebih banyak tentang keunikan biota yang hidup di selat lembeh, bahkan para penyelam lokal dan masyarakat di pinggiran pantaipun tidak menyadari bahwa di pantai depan rumahnya berdiam sejumlah hewan unik yang tidak dapat ditemukan dibelahan dunia manapun. Bisakah anda membayangkannya ? Jadi, tunggu apa lagi, datang dan buktikan sendiri.
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kungkungan Bay Resort lebih khusus untuk Barb Makohin (www.liquidlifephotography.com) atas peta penyelaman ini. Kami sangat menghargainya

Tapak terakhir tentara jepang di kota Bitung

Dalam Perang Pasifik ( Perang Dunia Ke II) Pelabuhan Bitung menjadi basis kekuatan tentara Jepang. Banyak tentara Jepang yang gugur dan dikuburkan di Bitung pada tahun 1942. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Pemerintah Jepang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia membangun monumen di Kelurahan Manembo-nembo Bawah Kecamatan Matuari, sekitar 7 km dari pusat kota pada tahun 1984. Lokasi ini dapat ditempuh dengan transportasi darat.
Dengan menaiki 113 anak tangga pada puncaknya akan terdapat sebuah Batu Besar yang bertuliskan sebuah puisi huruf Jepang yang menggambarkan perjuangan tentara Jepang dimasa lalu. Panorama yang indah Kota Bitung dan Pulau Lembeh juga akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda dari titik ini.

Kamis, 19 April 2012

SHS memang top


 
SELAMATKAN BANGSA: Gubernur SHS Saat menandatangani Pakta Integritas anti korupsi
JAKARTA-Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) benar-benar mengangkat nama baik Sulawesi Utara, sebagai daerah yang bebas dari korupsi. Dua tahun berturut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat  Sulut menjadi panduan sekaligus percontohan dari seluruh 33 provinsi di Indonesia.

‘’Gubernur SHS menjadi garam dan terang di antara para pemimpin di negara ini. Karena mampu menjadikan daerah yang diberkati ini sebagai daerah yang bebas korupsi,’’  ujar Kabag Humas Ch Sumampow SH Med, selaku Jubir Pemprov Sulut. 

Karena itu, Selasa (17/4) kemarin, Gubernur SHS mendapatkan kehormatan mewakili 33 Provinsi di Indonesia menandatangani  Piagam Zona Integritas.   Penandatangan itu dilakukan pada acara Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung, Selasa (17/4) di Hotel Sahid Jakarta.

Penandatangan itu disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Selain itu juga mewakili Kementerian ditandatangani oleh Mendagri dan MenPAN-RB, Mewakili Kabupaten Wakil Bupati Bima, dan Wali Kota Sukabumi.

Acara ini sendiri, rangkaian pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menteri  PAN-RB RI Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian PAN-RB RI telah menyusun 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi: 1. Penataan Struktur Birokrasi, 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, 3.

Sisten Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka, 4. Profesionalisme PNS, 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Gov), 6. Peningkatan Pelayanan Publik, 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, 8. Peningkatan Kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

‘’Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur,’’ jelas Abubakar sambil mengakui dan mengapresiasi integritas Pemprov Sulut dalam Membangun Tanpa Korupsi.

Gubernur SHS sendiri mengatakan, penilaian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut, merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. ‘’Kita harus membuktikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas harus diikuti dengan action yang nyata untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dengan melaksanakan pembangunan tanpa korupsi,’’ kata SHS didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, Inspektur Provinsi Jeffry Korengkeng SH MSi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, dan Kabag Humas Ch Sumampow.

Lanjut SHS, Pemprov Sulut dinilai sebagai provinsi yang paling siap untuk dikembangkan dalam Pembangunan Zona Integritas. ‘’Ini dalam rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai bentuk program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government di Indonesia,’’ katanya.

Apalagi juga, Provinsi Sulut telah menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas yang merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk tidak melakukan tindakan KKN. Dan itu telah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Gubernur SHS ini mendapat apresiasi juga warga Sulut. ‘’Dengan sendirinya nama baik Sulut yang sempat tercoreng karena banyak kepala daerahnya yang masuk penjara karena korupsi, kini terobati,’’ ujar Lucky S, warga Manado.  (*)
 

kelulusan tak capai trget 100%


  MANADO— Dari 7.854 siswa yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), tak seluruhnya ikut ujian. Buktinya, hari pertama saja 144 siswa dinyatakan tidak ikut UN, 11 di antaranya beralasan izin, 36 diantaranya sakit dan tanpa berita (TB) sebanyak 97 orang. (lihat grafis, red).

Angka kealpaan atau tanpa berita bahkan menanjak naik untuk hari kedua dan ketiga, baru kemudian hari keempat kurvanya mengalami penurunan, mencapai angka 61 orang. “Yang tidak ikut di hari terakhir, hanya satu orang yang izin, 15 orang yang sakit dan 61 orang tanpa berita,” jelas Meis Manopo, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Manado.

Beberapa siswa yang berstatus TB ini, ada yang terdaftar sejak bulan Desember 2011 namun dalam perjalanan menuju UN di bulan April, ternyata mengalami kendala, hingga akhirnya drop out.

Semua siswa yang tanpa berita tersebut, secara otomatis akan mengikuti UN di tahun ajaran berikutnya. Sementara yang sakit dan izin, diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pekan depan Senin (23-26/4).

Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg MPd menyatakan seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari siswa se-kota Manado telah diantar ke Universitas Negeri Manado sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan scanning LJK.

Dengan hasil akhir ini, secara otomatis kelulusan siswa SMA tidak akan mencapai angka 100 persen. Di hari pertama, Sekretaris Provinsi Ir SR Mokodongan dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan UN ke MAN Model, Kecamatan Tuminting sempat berujar, jika tahun ini kelulusan tidak mencapai 100 persen, maka tahun depan akan diusahakan target mengejar ketertinggalan di tahun ini. “Kalau tahun ini capaian baru 80 persen atau 90 persen, maka tahun depan kita upayakan perbaikan untuk hasil yang lebih maksimal di tahun berikutnya,” katanya

Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi


 
SH Sarundajang
MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

pos kamling termahal

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh resmikan pos kamling termahal. Pos kamling ini berbandrol biaya pembangunan senilai Rp 17 juta.

Hal ini menunjukkan keseriusan warga Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa terhadap keamanan, dan ketertiban lingkungan, serta mendukung program mapalus kamtibmas patut mendapat apresiasi. Pasalnya keinginan mereka tersebut dibarengi dengan membangun pos keamanan lingkungan (pos kamling), dengan anggaran jutaan rupiah.

"Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membanggun pos kamling tersebut senilai Rp 17 juta," kata Camat Maesa Sifri Mandak, Kamis (19/4/2012).

Menurut Mandak biaya yang ditorehkan untuk membangun, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang ada di Kelurahan Bitung Timur. "Kami bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, RT, dan keluarga Hj Mudin Bukusu," tambahnya.

Dijelaskannya sebelum memutuskan untuk membangun pos kamling dengan anggaran yang cukup besar, kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk memutuskan membangun pos tersebut guna menunjang program mapalus kamtibmas. "Dari pertemuan diperoleh masukan-masukan, dan kami melakukan monitoring dari awal hingga selesainya pengerjaan pembangunan proyek tersebut," tuturnya. Lanjutnya dalam menyelesaikan pengerjaan pos kamling tersebut pihaknya bersama warga Kelurahan Bitung Timur mamakan waktu berbulan-bulan lamanya. "Pengerjaannya dilakukan selama 4 bulan," kata dia.

Selain itu kerinduan pihaknya membangun pos tersebut selain untuk mendukung program mapalus kamtibmas, karena wilayah tersebut yang rawan kamtibmas. "Karena berada di pusat kota Bitung dan berada dilokasi pelabuhan," tandasnya.

Terpisah Wali kota Bitung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kelurahan Bitung timur, dan Kecamatan Maesa yang membangun pos kamling dengan anggaran jutaan rupiah. "Ini sangat bagus karena dari Rp 17 juta lebih anggaran untuk membangun Pos keamanan lingkungan tanpa satu rupiah anggaran dari pemko Bitung, melainkan swadaya masyarakat," tutur Hanny Sondakh usai meresmikan pos kamling tersebut.

Dalam peresmian tersebut ikut hadir wakil walikota Bitung Max Lomban, Kapolres Bitung AKBP Stake Bayu SIK, Danramil Kapten Inf Prayitno, sekretaris kecamatan Ir Donald Manansal

Rabu, 18 April 2012

Rumah Sakit Pancaran Kasih Lenyap

Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Pancaran Kasih, yang beberapa tahun silam dikenal ramai dan padat aktivitas baik para petugas medik maupun keluarga pasien, kini tampaknya mulai berkurang dan bahkan terlihat sunyi.

Memang, pasca didera oleh permasalahan gaji karyawan yang berbulan-bulan tak kunjung dibayar, rumah sakit yayasan milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) itu, mulai ditinggal karyawannya yang keberatan dengan karena haknya tak dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, yang akhirnya berimbas pada beralihnya pilihan warga untuk tempat berobat dan dirawat.

Beberapa warga Kota Manado, yang diwawancarai Tribun Manado, mengaku dahulu mereka selalu menjadikan RSU Pancaran Kasih sebagai pilihan utama tempat berobat atau pun melakukan perawatan kesehatan. Alasannya pun beragam, ada yang mengaku karena posisinya yang strategis karena dekat pusat kota, ada pula yang beralasan bahwa RSU Pancaran Kasih adalah milik GMIM sehingga ketika mereka menggunakan fasilitas umum itu, dengan sendirinya turut membantu perkembangan yayasan GMIM.

Misalnya seperti yang diutarakan oleh Ferdinand. Warga Tanjung Batu itu mengaku ia dan anggota keluarganya sering berobat di RSU Pancaran Kasih, karena secara geografis letaknya tak jauh dari rumah mereka. "Torang biasa berobat di Pancaran Kasih, karena memang letaknya dekat, jadi kalau month ambe makanan atau air, nda susah karena dekat dengan rumah," ujarnya.

Menurut dia, sekitar empat tahun lalu, rumah sakit tersebut tergolong ramai dan padat pasiennya. Lorong-lorong antar ruangan perawatan biasanya dipadati keluarga pasien, bahkan ada yang hingga menggelar tikar di depan ruang perawatan. Selain itu ada pula pasien yang tak kebagian sal/tempat tidur, terpaksa harus menunggu di bangku yang ada di depan ruangan perawatan. "Kalau dulu, rame skali itu rumah sakit," tutur Ferdinand.

Senada dengan warga Tanjung Batu tersebut, Andre, seorang warga Sario mengaku memiliki kesan tersendiri, namun melihak kondisi terkini, ia merasa prihatin. Kata Andre, rumah sakit yang berada di ruas jalan Sam Ratulangi itu memiliki daya tarik bagi warga Kota Manado dan sekitarnya, selain karena posisinya yang strategis, rumah sakit tersebut juga adalah milik GMIM, sehingga banyak warga GMIM berobat di RSU Pancaran Kasih. "Kami memilih berobat di Pancaran Kasih karena rumah sakit itu milik GMIM, jadi skali turut menunjang pengembangannya," imbuhnya.

Kondisi rumah sakit tersebut memang belakangan mulai sunyi karena pasiennya berkurang. Seperti hasil pantauan Tribun Manado, Rabu (18/4/2012), tampak di gedung perawatan C hanya ada sekitar tiga orang pasien menghuni ruangan itu, begitu juga di gedung perawatan D hanya ada sekitar empat pasien. Kondisi lain juga tampak di ruang perawatan A yang hanya ada tumpukan meja, sal tempat tidur pasien.

Kota Bitung Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Wakil Wali Kota Bitung MJ. Lomban SE.
ist,_Wakil_walikota_Bitung_Max_Lomban_saat_mengikuti_kegiatan_di_kantor_MenPan_RB.jpg
Wakil Wali Kota Bitung Max Lomban saat mengikuti kegiatan di kantor Menpan RB.
MSi bersama dengan Inspektur kota Bitung Drs Tonny Katuuk menghadiri acara gerakan nasional di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Kegiatan tersebut di buka oleh Menteri PAN dan RB RI Azwar Abubakar, serta dihadiri oleh menteri dalam negeri, menteri keuangan, ketua KPK, ketua Ombudsman, para gubernur, bupati, dan wali kota," kata Lomban melalui kasubag TUP dan Humas Pemko Bitung Erwin Kontu.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan aksi penerapan pakta integritas oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat. "Berdasarkan instruksi presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012," tambahnya. Selain dihadiri para kepala daerah kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan nominasi daerah zona integritas bebas korupsi.

"Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kota Bitung merupakan daerah di Sulawesi Utara yang ditetapkan menjadi nominasi daerah zona integritas bebas korupsi," tuturnya. Dijelaskannya penetapan tersebut karena provinsi Sulut dan kota Bitung telah memenuhi 3 syarat."Yaitu seluruh PNS telah menandatangani pakta integritas, opini wajar dengan pengecualian dari BPK, dan nilai LAKIP minimal C,"