Adipura Ke 7 bagi Kota Bitung

 
Wali Kota Bitung dan Wakil wali kota manado.

Proses penyerahan penghargaan Adipura tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden SBY di Intana Negara kepada kepala-kepala daerah penerima, kini hanya diwakili.
Menurut Kabag Humas Pemkot bitung, Erwin Kontu, penganugerahan penghargaan Adipura tahun ini, Pemkot Bitung tidak mendapatkan kesempatan penyerahannya langsung dari SBY. “Sebab yang diprioritaskan adalah daerah dan kabupaten/kota yang baru pertama kali menerima Adipura,” kata Kontu, Senin (10/6).
Sehingga menurut Kontu, Walikota, Hanny Sondakh hanya duduk dan menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura yang dilakukan Presiden kepada Kepala Daerah yang baru menerima
penghargaan dan kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Adipura
kencana.
“Untuk kabupaten dan kota yang sudah langganan menerima Adipura, piala
dan penghargaannya akan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup malam hari di Hotel Bidakara,” katanya.
Pun demikian, Kontu mewakili Walikota menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota
Bitung yang telah mendukung upaya penyelamatan dan penataan lingkungan di Kota
Bitung sehingga Adipura ke-7 bisa diraih.

SHS memang top

SHS Ikon Bebas Korupsi
Ditunjuk Pusat Wakili 33 Provinsi Tandatangani Pakta Integritas

 

SELAMATKAN BANGSA: Gubernur SHS Saat menandatangani Pakta Integritas anti korupsi

JAKARTA-Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) benar-benar mengangkat nama baik Sulawesi Utara, sebagai daerah yang bebas dari korupsi. Dua tahun berturut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat  Sulut menjadi panduan sekaligus percontohan dari seluruh 33 provinsi di Indonesia.

‘’Gubernur SHS menjadi garam dan terang di antara para pemimpin di negara ini. Karena mampu menjadikan daerah yang diberkati ini sebagai daerah yang bebas korupsi,’’  ujar Kabag Humas Ch Sumampow SH Med, selaku Jubir Pemprov Sulut. 

Karena itu, Selasa (17/4) kemarin, Gubernur SHS mendapatkan kehormatan mewakili 33 Provinsi di Indonesia menandatangani  Piagam Zona Integritas.   Penandatangan itu dilakukan pada acara Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung, Selasa (17/4) di Hotel Sahid Jakarta.

Penandatangan itu disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Selain itu juga mewakili Kementerian ditandatangani oleh Mendagri dan MenPAN-RB, Mewakili Kabupaten Wakil Bupati Bima, dan Wali Kota Sukabumi.

Acara ini sendiri, rangkaian pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menteri  PAN-RB RI Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian PAN-RB RI telah menyusun 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi: 1. Penataan Struktur Birokrasi, 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, 3.

Sisten Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka, 4. Profesionalisme PNS, 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Gov), 6. Peningkatan Pelayanan Publik, 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, 8. Peningkatan Kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

‘’Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur,’’ jelas Abubakar sambil mengakui dan mengapresiasi integritas Pemprov Sulut dalam Membangun Tanpa Korupsi.

Gubernur SHS sendiri mengatakan, penilaian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut, merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. ‘’Kita harus membuktikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas harus diikuti dengan action yang nyata untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dengan melaksanakan pembangunan tanpa korupsi,’’ kata SHS didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, Inspektur Provinsi Jeffry Korengkeng SH MSi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, dan Kabag Humas Ch Sumampow.

Lanjut SHS, Pemprov Sulut dinilai sebagai provinsi yang paling siap untuk dikembangkan dalam Pembangunan Zona Integritas. ‘’Ini dalam rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai bentuk program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government di Indonesia,’’ katanya.

Apalagi juga, Provinsi Sulut telah menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas yang merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk tidak melakukan tindakan KKN. Dan itu telah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Gubernur SHS ini mendapat apresiasi juga warga Sulut. ‘’Dengan sendirinya nama baik Sulut yang sempat tercoreng karena banyak kepala daerahnya yang masuk penjara karena korupsi, kini terobati,’’ ujar Lucky S, warga Manado.  (*)

 

kelulusan tak capai trget 100%

Kelulusan Tak Capai 100 %

  MANADO— Dari 7.854 siswa yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), tak seluruhnya ikut ujian. Buktinya, hari pertama saja 144 siswa dinyatakan tidak ikut UN, 11 di antaranya beralasan izin, 36 diantaranya sakit dan tanpa berita (TB) sebanyak 97 orang. (lihat grafis, red).

Angka kealpaan atau tanpa berita bahkan menanjak naik untuk hari kedua dan ketiga, baru kemudian hari keempat kurvanya mengalami penurunan, mencapai angka 61 orang. “Yang tidak ikut di hari terakhir, hanya satu orang yang izin, 15 orang yang sakit dan 61 orang tanpa berita,” jelas Meis Manopo, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Manado.

Beberapa siswa yang berstatus TB ini, ada yang terdaftar sejak bulan Desember 2011 namun dalam perjalanan menuju UN di bulan April, ternyata mengalami kendala, hingga akhirnya drop out.

Semua siswa yang tanpa berita tersebut, secara otomatis akan mengikuti UN di tahun ajaran berikutnya. Sementara yang sakit dan izin, diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pekan depan Senin (23-26/4).

Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg MPd menyatakan seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari siswa se-kota Manado telah diantar ke Universitas Negeri Manado sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan scanning LJK.

Dengan hasil akhir ini, secara otomatis kelulusan siswa SMA tidak akan mencapai angka 100 persen. Di hari pertama, Sekretaris Provinsi Ir SR Mokodongan dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan UN ke MAN Model, Kecamatan Tuminting sempat berujar, jika tahun ini kelulusan tidak mencapai 100 persen, maka tahun depan akan diusahakan target mengejar ketertinggalan di tahun ini. “Kalau tahun ini capaian baru 80 persen atau 90 persen, maka tahun depan kita upayakan perbaikan untuk hasil yang lebih maksimal di tahun berikutnya,” katanya

Rumah Sakit Pancaran Kasih Lenyap

Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Pancaran Kasih, yang beberapa tahun silam dikenal ramai dan padat aktivitas baik para petugas medik maupun keluarga pasien, kini tampaknya mulai berkurang dan bahkan terlihat sunyi.

Memang, pasca didera oleh permasalahan gaji karyawan yang berbulan-bulan tak kunjung dibayar, rumah sakit yayasan milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) itu, mulai ditinggal karyawannya yang keberatan dengan karena haknya tak dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, yang akhirnya berimbas pada beralihnya pilihan warga untuk tempat berobat dan dirawat.

Beberapa warga Kota Manado, yang diwawancarai Tribun Manado, mengaku dahulu mereka selalu menjadikan RSU Pancaran Kasih sebagai pilihan utama tempat berobat atau pun melakukan perawatan kesehatan. Alasannya pun beragam, ada yang mengaku karena posisinya yang strategis karena dekat pusat kota, ada pula yang beralasan bahwa RSU Pancaran Kasih adalah milik GMIM sehingga ketika mereka menggunakan fasilitas umum itu, dengan sendirinya turut membantu perkembangan yayasan GMIM.

Misalnya seperti yang diutarakan oleh Ferdinand. Warga Tanjung Batu itu mengaku ia dan anggota keluarganya sering berobat di RSU Pancaran Kasih, karena secara geografis letaknya tak jauh dari rumah mereka. "Torang biasa berobat di Pancaran Kasih, karena memang letaknya dekat, jadi kalau month ambe makanan atau air, nda susah karena dekat dengan rumah," ujarnya.

Menurut dia, sekitar empat tahun lalu, rumah sakit tersebut tergolong ramai dan padat pasiennya. Lorong-lorong antar ruangan perawatan biasanya dipadati keluarga pasien, bahkan ada yang hingga menggelar tikar di depan ruang perawatan. Selain itu ada pula pasien yang tak kebagian sal/tempat tidur, terpaksa harus menunggu di bangku yang ada di depan ruangan perawatan. "Kalau dulu, rame skali itu rumah sakit," tutur Ferdinand.

Senada dengan warga Tanjung Batu tersebut, Andre, seorang warga Sario mengaku memiliki kesan tersendiri, namun melihak kondisi terkini, ia merasa prihatin. Kata Andre, rumah sakit yang berada di ruas jalan Sam Ratulangi itu memiliki daya tarik bagi warga Kota Manado dan sekitarnya, selain karena posisinya yang strategis, rumah sakit tersebut juga adalah milik GMIM, sehingga banyak warga GMIM berobat di RSU Pancaran Kasih. "Kami memilih berobat di Pancaran Kasih karena rumah sakit itu milik GMIM, jadi skali turut menunjang pengembangannya," imbuhnya.

Kondisi rumah sakit tersebut memang belakangan mulai sunyi karena pasiennya berkurang. Seperti hasil pantauan Tribun Manado, Rabu (18/4/2012), tampak di gedung perawatan C hanya ada sekitar tiga orang pasien menghuni ruangan itu, begitu juga di gedung perawatan D hanya ada sekitar empat pasien. Kondisi lain juga tampak di ruang perawatan A yang hanya ada tumpukan meja, sal tempat tidur pasien.