Adipura Ke 7 bagi Kota Bitung

 
Wali Kota Bitung dan Wakil wali kota manado.

Proses penyerahan penghargaan Adipura tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden SBY di Intana Negara kepada kepala-kepala daerah penerima, kini hanya diwakili.
Menurut Kabag Humas Pemkot bitung, Erwin Kontu, penganugerahan penghargaan Adipura tahun ini, Pemkot Bitung tidak mendapatkan kesempatan penyerahannya langsung dari SBY. “Sebab yang diprioritaskan adalah daerah dan kabupaten/kota yang baru pertama kali menerima Adipura,” kata Kontu, Senin (10/6).
Sehingga menurut Kontu, Walikota, Hanny Sondakh hanya duduk dan menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura yang dilakukan Presiden kepada Kepala Daerah yang baru menerima
penghargaan dan kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Adipura
kencana.
“Untuk kabupaten dan kota yang sudah langganan menerima Adipura, piala
dan penghargaannya akan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup malam hari di Hotel Bidakara,” katanya.
Pun demikian, Kontu mewakili Walikota menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota
Bitung yang telah mendukung upaya penyelamatan dan penataan lingkungan di Kota
Bitung sehingga Adipura ke-7 bisa diraih.

SHS memang top

SHS Ikon Bebas Korupsi
Ditunjuk Pusat Wakili 33 Provinsi Tandatangani Pakta Integritas

 

SELAMATKAN BANGSA: Gubernur SHS Saat menandatangani Pakta Integritas anti korupsi

JAKARTA-Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) benar-benar mengangkat nama baik Sulawesi Utara, sebagai daerah yang bebas dari korupsi. Dua tahun berturut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat  Sulut menjadi panduan sekaligus percontohan dari seluruh 33 provinsi di Indonesia.

‘’Gubernur SHS menjadi garam dan terang di antara para pemimpin di negara ini. Karena mampu menjadikan daerah yang diberkati ini sebagai daerah yang bebas korupsi,’’  ujar Kabag Humas Ch Sumampow SH Med, selaku Jubir Pemprov Sulut. 

Karena itu, Selasa (17/4) kemarin, Gubernur SHS mendapatkan kehormatan mewakili 33 Provinsi di Indonesia menandatangani  Piagam Zona Integritas.   Penandatangan itu dilakukan pada acara Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung, Selasa (17/4) di Hotel Sahid Jakarta.

Penandatangan itu disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Selain itu juga mewakili Kementerian ditandatangani oleh Mendagri dan MenPAN-RB, Mewakili Kabupaten Wakil Bupati Bima, dan Wali Kota Sukabumi.

Acara ini sendiri, rangkaian pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menteri  PAN-RB RI Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian PAN-RB RI telah menyusun 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi: 1. Penataan Struktur Birokrasi, 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, 3.

Sisten Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka, 4. Profesionalisme PNS, 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Gov), 6. Peningkatan Pelayanan Publik, 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, 8. Peningkatan Kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

‘’Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur,’’ jelas Abubakar sambil mengakui dan mengapresiasi integritas Pemprov Sulut dalam Membangun Tanpa Korupsi.

Gubernur SHS sendiri mengatakan, penilaian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut, merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. ‘’Kita harus membuktikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas harus diikuti dengan action yang nyata untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dengan melaksanakan pembangunan tanpa korupsi,’’ kata SHS didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, Inspektur Provinsi Jeffry Korengkeng SH MSi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, dan Kabag Humas Ch Sumampow.

Lanjut SHS, Pemprov Sulut dinilai sebagai provinsi yang paling siap untuk dikembangkan dalam Pembangunan Zona Integritas. ‘’Ini dalam rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai bentuk program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government di Indonesia,’’ katanya.

Apalagi juga, Provinsi Sulut telah menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas yang merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk tidak melakukan tindakan KKN. Dan itu telah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Gubernur SHS ini mendapat apresiasi juga warga Sulut. ‘’Dengan sendirinya nama baik Sulut yang sempat tercoreng karena banyak kepala daerahnya yang masuk penjara karena korupsi, kini terobati,’’ ujar Lucky S, warga Manado.  (*)

 

kelulusan tak capai trget 100%

Kelulusan Tak Capai 100 %

  MANADO— Dari 7.854 siswa yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), tak seluruhnya ikut ujian. Buktinya, hari pertama saja 144 siswa dinyatakan tidak ikut UN, 11 di antaranya beralasan izin, 36 diantaranya sakit dan tanpa berita (TB) sebanyak 97 orang. (lihat grafis, red).

Angka kealpaan atau tanpa berita bahkan menanjak naik untuk hari kedua dan ketiga, baru kemudian hari keempat kurvanya mengalami penurunan, mencapai angka 61 orang. “Yang tidak ikut di hari terakhir, hanya satu orang yang izin, 15 orang yang sakit dan 61 orang tanpa berita,” jelas Meis Manopo, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Manado.

Beberapa siswa yang berstatus TB ini, ada yang terdaftar sejak bulan Desember 2011 namun dalam perjalanan menuju UN di bulan April, ternyata mengalami kendala, hingga akhirnya drop out.

Semua siswa yang tanpa berita tersebut, secara otomatis akan mengikuti UN di tahun ajaran berikutnya. Sementara yang sakit dan izin, diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pekan depan Senin (23-26/4).

Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg MPd menyatakan seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari siswa se-kota Manado telah diantar ke Universitas Negeri Manado sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan scanning LJK.

Dengan hasil akhir ini, secara otomatis kelulusan siswa SMA tidak akan mencapai angka 100 persen. Di hari pertama, Sekretaris Provinsi Ir SR Mokodongan dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan UN ke MAN Model, Kecamatan Tuminting sempat berujar, jika tahun ini kelulusan tidak mencapai 100 persen, maka tahun depan akan diusahakan target mengejar ketertinggalan di tahun ini. “Kalau tahun ini capaian baru 80 persen atau 90 persen, maka tahun depan kita upayakan perbaikan untuk hasil yang lebih maksimal di tahun berikutnya,” katanya

Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi

SHS: Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi
Wajib Gunakan Pertamax

 

SH Sarundajang

MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

BBM Subsidi Habis Oktober

BBM Subsidi Habis Oktober
Kuota di SPBU Sulut Mulai Dipangkas

  MANADO— Jadwal pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) mulai Mei mendatang tidak bisa ditunda. Jika tidak, BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang.

Ini dikatakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, kemarin. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono di JCC, Senayan, Jakarta.

Widjajono menyebut, jika pemerintah tak berani memaksakan mobil dinas dan mobil pribadi beralih ke Pertamax atau Premium non subsidi, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang tak bisa dihindari. Olehnya, Widjojono memaksa pengaturan penyalurannya harus dimulai sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah tidak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," tukasnya lagi.

Di Sulut, sampai 2012 jumlah mobil pribadi termasuk mobil mewah dengan cc di atas 1.300 mencapai 46.049 unit. Jika semuanya beralih ke Pertamax, maka Sulut akan melakukan penghematan Premium subsidi 9.209 Kiloliter (kl) sebulan atau 73.678 kiloliter (kl) untuk jangka waktu delapan bulan.

Angka ini didapat dengan asumsi semua mobil 1.300 cc ke atas dilarang meminum BBM subsidi. Jika semua mobil ini dilarang mengisi Premium termasuk 350 mobil mewah Sulut, maka negara bisa berhemat dan untung besar.

“Dari total mobil di atas 1.300 cc di Sulut  ada 29 mobil seharga di atas Rp500 juta, dan ada 321 mobil di atas Rp300 juta termasuk mobil dinas pejabat,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut AG Kawatu SE MSi pekan lalu.

Data Pertamina Area Manado, tingkat konsumsi Pertamax dengan harga Rp11.200 per liter merosot tajam. Februari tingkat konsumsi Pertamax sekira 344 kl, tapi memasuki Maret angka penjualan di SPBU di Sulut susut 188 kl. ‘’Kenaikan konsumsi Pertamax sempat naik saat Pertamina lakukan pembatasan,’’ aku Sales Area Pertamina Manado Irwansyah di ruang kerjanya kemarin.

Irwansyah membenarkan menjelang pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pengurangan kuota BBM di setiap daerah. Di Manado, Irwansyah secara tersirat mengakui kuota Premium dari 720 kl per hari di 46 SPBU, mulai dikurangi menjadi 680 an kl per hari.

‘’Pokoknya berkisar di bawah 700 an kiloliter per hari,’’katanya. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bila aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pemerintah akan keluar pada akhir April 2012 ini. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pembatasan BBM subsidi tersebut yang paling mudah diimplementasikan. Yakni dimulai dari mobil-mobil dinas pemerintah.

"Pembatasan itu kan banyak caranya, yang mudah adalah dilakukan pembatasan dari mobil pemerintah, karena itu bisa pakai perintah. Sementara mobil masyarakat juga mesti diatur, 77 persen BBM jatuh ke tangan yang tidak pantas. Nah, ini harus dibatasi, tapi buat aturannya mudah, pelaksanaannya yang sulit," kata Jero.

Dia mencontohkan, apabila pembatasan BBM tersebut menggunakan cc, orang tidak akan mau membeli bensin jika harus melihat dari cc-nya.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi, tapi aturannya dulu yang dikeluarkan akhir bulan ini. Bentuknya ada peraturan pemerintah (permen), inpres ada, perpres juga ada. Nanti kita lihat apa yang paling cocok," tuturnya.

Adapun, jika wacana tersebut berjalan lancar, dirinya memperkirakan kuota BBM subsidi tidak akan jebol hingga 40 juta kl. "Target saya paling tidak kuotanya sampai ke 40 juta kl. Karena kalau tidak dibatasi, tidak diatur, diperkirakan bisa sampai ke 47 juta kl. Ini karena semua orang beli motor dan mobil," paparnya.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menjelaskan, BBM tidak akan habis. Hanya saja, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, maka kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter (kl) akan mengalami kelebihan.

"Tidak ada istilah habis, energi adalah vital. Kita lihat waktu 2010 juga overkuota, tapi tetap jalan kan. Kita tentu tidak ingin terjadi overkuota, karena kalau tidak dikendalikan kuotanya akan lebih sampai 43-44 juta kl," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (18/4).

Karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Hatta mengajak kepada masyarakat untuk berani melakukan penghematan penggunaan BBM subsidi. "Pokoknya tidak ada istilah habis. Kita harus disiplin dan berani menghemat karena energi itu mahal," paparnya.

Menurut Hatta, pernyataan Wakil Menteri ESDM tersebut adalah jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, maka kuota BBM subsidi akan jebol lebih dari 40 juta kl.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengaku pasokan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, pembatasan BBM subsidi Mei mendatang harus dilakukan. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono.

Widjajono menyebut, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang memaksa pengaturan penyalurannya harus diatur mulai dari sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah enggak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," lanjut dia.