Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi

SHS: Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi
Wajib Gunakan Pertamax

 

SH Sarundajang

MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

4 miliar untuk IT di DPR

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) melansir alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi dan Teknologi (IT) di DPR mencapai  Rp 4 Miliar. Biaya ini dinilai kemahalan dan tidak efektif dan tidak masuk akal dengan update IT secara rutin. Sebab, di antara anggota DPR banyak yang tidak  familiar memanfaatkan IT.
Seknas FITRA, Uchok Khadafi mengatakan alokasi biaya IT sebanyak itu dinilai tidak wajar dan sengaja dimahalkan, kok. Pasalnya, pejabat yang membuat perencanaan anggaran jaringan di Kesekjenan DPR ini, menganggap tidak ada yang tahu anggaran dan hitung-hitungan tersebut.
“Alokasi anggaran pengembangan sistem Informasi sebesar Rp 4 Miliar. Anggaran pemeliharaan jaringan ini dianggap sangat penting untuk orang DPR, kendati banyak anggota  DPR yang “gaptek”,” tegas Fitra dalam keterangan persnya di DPR RI Senayan, Rabu (
“Mahal sekali ya…. Padahal, anggaran pemeliharaan jaringan ini, kalau dialokasi untuk anggaran persalinan, bisa membantu sebanyak 3.921 ibu-ibu hamil tidak mampu yang akan melahirkan, dan ini  lebih bermanfaat sekali” katanya.
Uchok Khadafi merinci anggaran Rp 4 Miliar itu dialokasikan untuk;
1. Pengembangan IT dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.463.572.000,-
2. Terselanggara kegiatan pengembangan IT melalui pengelolaan sistem
aplikasi komputer sebesar Rp 499.380.000,-
‎​3. Seminar/ Worshop/ Lokakarya/ FGD sosialisasi IT dalam negeri sebesar
Rp 823.080.000,-
‎​4. Layanan pengadaan secara elektronik sebesar Rp 256.950.000
5. Pemeliharaan hardware dan software sebesar Rp 820.000.000. Sedangkan
untuk tahun 2011, alokasi anggaran pemeliharaan hardware dan software hanya
sebesar Rp 168.975.000,- @suci