Adipura Ke 7 bagi Kota Bitung

 
Wali Kota Bitung dan Wakil wali kota manado.

Proses penyerahan penghargaan Adipura tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden SBY di Intana Negara kepada kepala-kepala daerah penerima, kini hanya diwakili.
Menurut Kabag Humas Pemkot bitung, Erwin Kontu, penganugerahan penghargaan Adipura tahun ini, Pemkot Bitung tidak mendapatkan kesempatan penyerahannya langsung dari SBY. “Sebab yang diprioritaskan adalah daerah dan kabupaten/kota yang baru pertama kali menerima Adipura,” kata Kontu, Senin (10/6).
Sehingga menurut Kontu, Walikota, Hanny Sondakh hanya duduk dan menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura yang dilakukan Presiden kepada Kepala Daerah yang baru menerima
penghargaan dan kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Adipura
kencana.
“Untuk kabupaten dan kota yang sudah langganan menerima Adipura, piala
dan penghargaannya akan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup malam hari di Hotel Bidakara,” katanya.
Pun demikian, Kontu mewakili Walikota menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota
Bitung yang telah mendukung upaya penyelamatan dan penataan lingkungan di Kota
Bitung sehingga Adipura ke-7 bisa diraih.

SHS dukung prov. bolmong raya dan prov. nusa utara

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang saat memberikan sambutan di hadapan Tim Kerja Komisi II DPR RI

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang yakin Bolmong Raya dan Nusa Utara akan menjadi provinsi. Menurut gubernur pertama pilihan rakyat ini, pemekaran kedua daerah tersebut dari Bumi Nyiur Melambai merupakan bagian dari grand design penataan daerah tahun 2010-2015 dan kemajuan di daerah otonomi baru. “Dalam rangka pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pemprov mempertegas kembali komitmen mendorong pembentukan Bolmong Raya dan Nusa Utara,” ungkapnya di hadapan Tim Komisi II DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja di Sulut, Senin malam.

Sesuai berkas yang telah diajukan Pemprov Sulut ke DPR RI beberapa waktu lalu terdapat juga usulan pemekaran Kota Langowan dan Kabupaten Minahasa Tengah. “Dan pemprov sedang mengkaji dan menyusun usulan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Kabupaten Bolmong Tengah, Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan untuk diproses sebagai usulan ke Komisi II DPR RI,” jelas Sarundajang. Terkait dengan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Sarundajang mengharapkan dukungan komitmen yang besar dari Komisi II untuk melihat urgensi pentingnya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. “Perlu terobosan dengan melihat substansi kepentingan daerah, dan tidak terpaku pada regulasi persyaratan pembentukan daerah,” tambahnya.

Walaupun demikian, Pemprov Sulut akan mengusulkan Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan untuk bersama dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud menjadi satu wilayah provinsi baru, yaitu Provinsi Nusa Utara. “Sebagai benteng NKRI dan benteng Pancasila di wilayah utara Indonesia, wilayah Nusa Utara, perlu ada perhatian khusus untuk pengembangannya.

Karena Nusa Utara sebagai daerah perbatasan dan kelautan, rentan terhadap trans national crime sehingga perlu pembagunan wilayah pesisir, untuk mengentaskan kemiskinan di pulau. Pengembangan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi daerah perikanan, kelautan dan perkebunan, yang diharapkan dapat membiayai pembangunan daerah,” papar Sinyo Harry Sarundajang.

Oleh karena itu, menurut Sarundajang, pemrov dan masyarakat Sulut, menaruh harapan besar agar nantinya usulan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan bisa dibahas. Dalam kaitan itu, dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi II Drs. Abdul Hakim Naja, MSi, mengapresiasi semangat Sarundajang dalam pembentukan provinsi baru Bolmong Raya dan Nusa Utara. “Saya kagum pak gubernur ingin berbagi dengan provinsi baru. Terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, kami di komisi II sudah membentuk panitia kerja untuk membahasnya, dan sudah masuk hampir 200 usulan. Saatnya nanti pak gubernur akan diundang untuk membahasnya,” lanjut Abdul yang menjadi Ketua Tim Komisi II DPR RI

BBM Subsidi Habis Oktober

BBM Subsidi Habis Oktober
Kuota di SPBU Sulut Mulai Dipangkas

  MANADO— Jadwal pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) mulai Mei mendatang tidak bisa ditunda. Jika tidak, BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang.

Ini dikatakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, kemarin. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono di JCC, Senayan, Jakarta.

Widjajono menyebut, jika pemerintah tak berani memaksakan mobil dinas dan mobil pribadi beralih ke Pertamax atau Premium non subsidi, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang tak bisa dihindari. Olehnya, Widjojono memaksa pengaturan penyalurannya harus dimulai sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah tidak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," tukasnya lagi.

Di Sulut, sampai 2012 jumlah mobil pribadi termasuk mobil mewah dengan cc di atas 1.300 mencapai 46.049 unit. Jika semuanya beralih ke Pertamax, maka Sulut akan melakukan penghematan Premium subsidi 9.209 Kiloliter (kl) sebulan atau 73.678 kiloliter (kl) untuk jangka waktu delapan bulan.

Angka ini didapat dengan asumsi semua mobil 1.300 cc ke atas dilarang meminum BBM subsidi. Jika semua mobil ini dilarang mengisi Premium termasuk 350 mobil mewah Sulut, maka negara bisa berhemat dan untung besar.

“Dari total mobil di atas 1.300 cc di Sulut  ada 29 mobil seharga di atas Rp500 juta, dan ada 321 mobil di atas Rp300 juta termasuk mobil dinas pejabat,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut AG Kawatu SE MSi pekan lalu.

Data Pertamina Area Manado, tingkat konsumsi Pertamax dengan harga Rp11.200 per liter merosot tajam. Februari tingkat konsumsi Pertamax sekira 344 kl, tapi memasuki Maret angka penjualan di SPBU di Sulut susut 188 kl. ‘’Kenaikan konsumsi Pertamax sempat naik saat Pertamina lakukan pembatasan,’’ aku Sales Area Pertamina Manado Irwansyah di ruang kerjanya kemarin.

Irwansyah membenarkan menjelang pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pengurangan kuota BBM di setiap daerah. Di Manado, Irwansyah secara tersirat mengakui kuota Premium dari 720 kl per hari di 46 SPBU, mulai dikurangi menjadi 680 an kl per hari.

‘’Pokoknya berkisar di bawah 700 an kiloliter per hari,’’katanya. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bila aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pemerintah akan keluar pada akhir April 2012 ini. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pembatasan BBM subsidi tersebut yang paling mudah diimplementasikan. Yakni dimulai dari mobil-mobil dinas pemerintah.

"Pembatasan itu kan banyak caranya, yang mudah adalah dilakukan pembatasan dari mobil pemerintah, karena itu bisa pakai perintah. Sementara mobil masyarakat juga mesti diatur, 77 persen BBM jatuh ke tangan yang tidak pantas. Nah, ini harus dibatasi, tapi buat aturannya mudah, pelaksanaannya yang sulit," kata Jero.

Dia mencontohkan, apabila pembatasan BBM tersebut menggunakan cc, orang tidak akan mau membeli bensin jika harus melihat dari cc-nya.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi, tapi aturannya dulu yang dikeluarkan akhir bulan ini. Bentuknya ada peraturan pemerintah (permen), inpres ada, perpres juga ada. Nanti kita lihat apa yang paling cocok," tuturnya.

Adapun, jika wacana tersebut berjalan lancar, dirinya memperkirakan kuota BBM subsidi tidak akan jebol hingga 40 juta kl. "Target saya paling tidak kuotanya sampai ke 40 juta kl. Karena kalau tidak dibatasi, tidak diatur, diperkirakan bisa sampai ke 47 juta kl. Ini karena semua orang beli motor dan mobil," paparnya.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menjelaskan, BBM tidak akan habis. Hanya saja, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, maka kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter (kl) akan mengalami kelebihan.

"Tidak ada istilah habis, energi adalah vital. Kita lihat waktu 2010 juga overkuota, tapi tetap jalan kan. Kita tentu tidak ingin terjadi overkuota, karena kalau tidak dikendalikan kuotanya akan lebih sampai 43-44 juta kl," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (18/4).

Karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Hatta mengajak kepada masyarakat untuk berani melakukan penghematan penggunaan BBM subsidi. "Pokoknya tidak ada istilah habis. Kita harus disiplin dan berani menghemat karena energi itu mahal," paparnya.

Menurut Hatta, pernyataan Wakil Menteri ESDM tersebut adalah jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, maka kuota BBM subsidi akan jebol lebih dari 40 juta kl.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengaku pasokan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, pembatasan BBM subsidi Mei mendatang harus dilakukan. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono.

Widjajono menyebut, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang memaksa pengaturan penyalurannya harus diatur mulai dari sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah enggak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," lanjut dia.