Adipura Ke 7 bagi Kota Bitung

 
Wali Kota Bitung dan Wakil wali kota manado.

Proses penyerahan penghargaan Adipura tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya penghargaan tersebut diserahkan langsung Presiden SBY di Intana Negara kepada kepala-kepala daerah penerima, kini hanya diwakili.
Menurut Kabag Humas Pemkot bitung, Erwin Kontu, penganugerahan penghargaan Adipura tahun ini, Pemkot Bitung tidak mendapatkan kesempatan penyerahannya langsung dari SBY. “Sebab yang diprioritaskan adalah daerah dan kabupaten/kota yang baru pertama kali menerima Adipura,” kata Kontu, Senin (10/6).
Sehingga menurut Kontu, Walikota, Hanny Sondakh hanya duduk dan menyaksikan penyerahan penghargaan Adipura yang dilakukan Presiden kepada Kepala Daerah yang baru menerima
penghargaan dan kepala daerah yang berhasil menerima penghargaan Adipura
kencana.
“Untuk kabupaten dan kota yang sudah langganan menerima Adipura, piala
dan penghargaannya akan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup malam hari di Hotel Bidakara,” katanya.
Pun demikian, Kontu mewakili Walikota menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota
Bitung yang telah mendukung upaya penyelamatan dan penataan lingkungan di Kota
Bitung sehingga Adipura ke-7 bisa diraih.

Minum darah sebanyak 2 liter setiap Bulan

 

Foto : Julia Caples (MSN)

 

WILKES BARRE – Seorang perempuan asal Amerika Serikat (AS) memiliki kebiasaan yang unik. Ia senang sekali meminum darah manusia seperti vampire setiap bulan. Hal itu ia lakukan untuk membuat tubuhnya menjadi sehat dan kuat.

Julia Caples, meminum dua liter darah setiap bulannya dengan menyedot darah dari punggung seseorang yang bersedia darahnya diminum.

"Ketika saya minum darah, maka saya merasa lebih kuat dan sehat," kata Caples. Demikian dilansir Huffington Post, Selasa (11/6/2013).

"Saya tahu secara ilmiah tidak ada gizi dalam darah, tapi mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui dalam khasiat darah," ungkap perempuan berusia 45 tahun ini.

Rasa haus akan darah ini dirasakan Caples sejak ia berusia 15 tahun. Ketika ia melakukan ciuman pertamanya dengan kekasihnya, ia mendapatkan keinginan untuk menggigit pacarnya.

"Itu adalah naluri alami saya dan saya menyukai rasanya. Saya baru saja mendapat dorongan untuk melakukannya dan benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Sejak saat itu ia tidak pernah menciumku lagi," ujar Caples.

Semua orang yang menjadi pendonor darah untuknya melakukannya dengan sukarela. "Saya bertemu dengan beberapa donor secara online, tapi saya benar-benar harus bertemu mereka secara pribadi terlebih dahulu. Dan mereka harus mendapatkan tes darah untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa penyakit, seperti AIDS atau HIV," ungkap perempuan asal Wilkes Barre, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Perempuan penyuka ghotik ini mengatakan, ia merasa dirinya terlihat lebih muda, meski ahli medis tidak merekomendasikan hal ini karena banyak risiko penyakit yang dapat ditularkan melalui darah. 

WILKES BARRE – Seorang perempuan asal Amerika Serikat (AS) memiliki kebiasaan yang unik. Ia senang sekali meminum darah manusiJulia Caples, meminum dua liter darah setiap bulannya dengan menyedot darah dari punggung seseorang yang bersedia darahnya diminum.

Sejarah singkat IPDN

 SEJARAH SINGKAT IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang  terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan  Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang  bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren ( OSVIA ) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren ( MOSVIA ). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan  untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia  Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi  yaitu  Binnenlands Bestuur Corps  ( BBC ) dan pemerintahan yang tidak langsung  dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan Inlands Bestuur Corps ( IBC ).            

Pada masa  awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar  1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksnakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPAA ) di Jakarta dan Makassar.      

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional  berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956  yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut  secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku   kader pemerintahan   pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda ( BA ).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN  dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ” qualified leadership  and manager administrative ”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri  setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972  Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan : ” Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ”           

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian  Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain  yang berkedudukan di Malang, juga  di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.         

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Rudini  melalui   Keputusan   No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua  dengan program D III  berkedudukan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya  berdasarkan  Kepres No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPN dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan  peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D IV. Keberadaan  STPDN dengan pendidikan  profesi  ( program    D IV ) dan  IIP yang menyelenggarakan pendidikan  akademik program sarjana  ( Strata I ), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Pinggi Kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.               

Kebijakan Nasional  mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP . Usaha pengintegrasiaan STPDN kedalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Ilmu Pemerintahan ( IPDN ). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebu, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti  dengan Keputusan Mendagri No. 892.22-421 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan   Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2005  Tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.          

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra IPDN 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005­2009), serta kondisi internal dan dinamika ekternal lingkup IPDN.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan 6 (enam) langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk membangun budaya organisasi yang barn bagi IPDN. Kebijakan Presiders memperoleh dukungan dad DPR-RI.

Untuk melaksanakan kebijakan pembenahan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yaku:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembenahan IPDN;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 890.05-506 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pendidikan Kader Pemerintahan;

Pada tahap selanjutnya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN mengamanatkan penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik serta pembiayaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, jugs diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang ticlak terpisahkan.

Untuk memenuhi persyaratan menjadi Institut, di IPDN telah dibentuk 2 (dua) Fakultas yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari 2 (dua) jurusan yaitu jurusan Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat; Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari 4 (empat) jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1­829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, serta pada saat ini sedang dipersiapkan pengembangan Kampus IPDN di Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat, Kampus IPDN di Mataram diProvinsi Nusa Tenggara Barat dan Kampus IPDN di Jayapura Provinsi Papua.

Kampus IPDN di daerah sejak tahun 2009 telah melaksanakan operasional pendidikan dengan kapasitas Praja 100 Praja setiap kampus dengan penetapan Jurusan/Program Studi yaitu: pertama, Kampus IPDN di Kab. Agam menyelenggarakan Program Studi Keuangan Daerah, Kampus IPDN di Kab. Rokan Hilir menyelenggarakan program studi pembangunan daerah, Kampus IPDN di Kab. Gowa menyelenggarakan Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan kampus IPDN di Minahasa direncanakan menyelenggarakan Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mulai tahun 2010 kebijakan Pendidikan Kepamongprajaan dikonsentrasikan pada Program Diploma IV (D-IV) pada se­mester I, II, 111, IV, V dan VI setelah masuk semester VI I dan VIII dilaksanakan penjurusan dan pengalihan ke Program Strata Satu (S-1). Pada Kampus IPDN di Cilandak Jakarta diselenggarakan Program Pascasarjana Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3), program profesi kepamongprajaan serta kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Desain Baju Pasukan Inti (PASTI) IPDN kampus Sulawesi Utara

Masih dalam tahap pembelajaran dan byk kekurangan :)
butuh saran dan tanggapan saudara dan saudari :)

PAKAI ROK MINI, DI TANGKAP !!!

Perempuan China Diimbau Tidak Gunakan Rok Mini

 

Foto : Perempuan China (The Gloss)

 BEIJING - Kepolisian China mengingatkan seluruh warga perempuan agar tidak menggunakan rok mini, hot pants, atau pakaian ketat lainnya. Kebijakan itu ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Selain diminta untuk tidak menggunakan pakaian ketat, mereka pun disarankan menutupi anggota badannya dengan tas atau suratkabar ketika mereka duduk. Seperti diketahui, perempuan China juga sering menjadi korban fotografer usil. Demikian, seperti diberitakan China Daily, Rabu (5/6/2013).

Sejauh ini, perempuan-perempuan China selalu mengeluh karena maraknya tindakan pelecehan seksual di tempat-tempat ramai. Mereka seringkali digerayangi ketika berada dalam bus maupun stasiun kereta bawah tanah. Bus-bus di China juga tidak dilengkapi kamera pengintai.

Salah seorang petugas kepolisian Xing Wei mengatakan, ketiadaan kamera pengintai justru menyulitkan polisi mengawasi keamanan dibus-bus tersebut. Xing menambahkan, selama ini hukuman terberat bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual di kendaraan umum adalah 15 tahun penjara.

Dalam undang-undang China yang dibentuk di era kepemimpinan Mao Tse Tung, perempuan dan pria diperlakukan secara seimbang. Perempuan juga dinyatakan sebagai warga yang jumlahnya lebih banyak daripada pria.

Meski demikian, perempuan di China masih mengalami diskriminasi seperti yang mereka alami di masa lalu. Banyak di antara mereka yang masih kesulitan dalam mencari pekerjaan di sektor pemerintahan dan lainnya. 

Makanan Tradisonal Jepang "SASHIMI" ala Kota Bitung

Ketika kita mendengar kata SASIMI, pikiran kita pasti akan langsung terbayang pada sebuah jenis makanan asli Jepang yang terbuat dari dan disajikan dalam keadaan mentah. Ya, benar. Sashimi memang adalah sebuah makanan yang sajikan dan dimakan dalam keadaan mentah-mentah walaupun tidak semua jenis ikan dagingnya dapat digunakan untuk kepentingan penyajian makanan jenis ini
Bahan mentah sashimi biasanya berasal dari jenis ikan tuna (Thunnus albacares) dan turunannya karena daging ikan jenis ini tidak anyir sebagaimana biasanya ikan normal lainya. Daging yang digunakanpun hanya mengambil daging putihnya saja (Jika dagingnya sangat segar maka warnanya akan nampak berwarna merah segar seperti daging buah melon) sementara daging coklat yang terletak dibagian tengah tubuh ikan biasanya tidak disertakan dan sengaja tidak diambil. Dalam keadaan normal sous yang digunakan-pun menggunakan sous asli asal Jepang, namun dalam perkembangannya sekarang ini lebih menggunakan sous buatan lokal yang dapat diramu kapan saja dengan menggunakan bahan-bahan lokal pula seperti campuran kecap manis dan kecap asin.
Selain itu pula sous-nya diramu dengan mencampurkan pula kacang yang telah digilas kasar dan potongan-potonga cabe dan daun kemangi segar layaknya lalapan. Sebagai pelengkapnya dan sebagai pengganti nasi, Sasimi biasanya disajikan bersama-sama dengan Ketela pohon atau pisang rebus. Ada sejumlah rumors yang mengatakan bahwa Sasimi diyakini oleh sejumlah orang dapat meningkatkan stamina khususnya bagi kaum lelaki namun secara kesehatan belum dapat dibuktikan.
Sasimi mulai dikenal orang khususnya di Bitung karena bawaan dari beberapa pengusaha dan nelayan asal Jepang yang berusaha dan tinggal sementara di lingkungan kota Bitung, dimana dalam perkembangannya ternyata jenis manakan ini juga diminati oleh warga masyarakat sekitar namun dengan sejumlah penyesuaian dengan rasa dan menu tradisional lokal. Saat ini jika orang mengatakan kata Sasimi di Kota Bitung, anak kecilpun tahu dan akan dengan lancar mengatakannya. Jika anda datang ke Kota Bitung, maka jangan lupa untuk mencicipi makanan jenis ini. pasti ketagihan.

Selat Lembeh dgn 89 titik selam ESOTIK

Sebagai sebuah negara tropis, Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan alam dan laut yang tidak terbayangkan dan tersebar diseluruh kepulauan yang jumlahnya ribuan. Selat Lembeh yang memisahkan pulau lembeh dengan daratan utama pulau Sulawesi di ujung timur propinsi sulawesi utara adalah salah satu lokasi wisata yang menawarkan keindahan bawah laut yang unik terutama bagi para penyelam karena memiliki 89 titik selam dengan karakteristik yang berbesa dan tipe penyelaman yang bervariasi mulai dari Muck, Coral Sand, Rubble, Wall, Pinnacle, Wreck dan snorkeling.
Hebatnya, posisi selat lembeh yang dilindungi oleh pulau lembeh dari hempasan gelombang besar dari laut Maluku membuat penyelaman dapat dilakukan kapan saja 24 jam sehari selama 12 bulan tanpa takut hempasan ombak dan gelombang. Bahkan ketika Taman Laut Bunaken di Kota Manado yang terkenal tidak luput dari hempasan badai dan gelombang pada musim-musim tertentu, sementara Selat Lembeh pada saat itu kondisinya tenang-tenang saja. Ada kalimat lucu yang sering diungkapkan ketika wisatawan bertanya kapan ombak besar biasanya ada di selat lembeh ? jawabannya; Ombak besar yang pernah terlihat dan sering terlihat di selat lembeh adalah ketika kapal besar melintasi selat. So, Ayo datang dan kunjungi selat lembeh karena bagi wisatawan yang tidak pernah mengenal dunia menyelam namun ingin belajar, di Bitung terdapat sejumlah dive center yang menawarkan fun diving dan snorkeling dengan pengawalan ketat para divemaster berpengalaman dan berlisensi internasional.
Kalau anda melihat di peta hanya tercantum 56 titik selam bukannya 89 seperti disebutkan diatas, itu adalah cara kami untuk menyatakan bahwa hanya 56 yang kami publikasikan secara resmi dan sisanya sengaja kami rahasiakan dan hanya ditawarkan kepada mereka yang benar-benar ingin melihat lebih banyak tentang keunikan biota yang hidup di selat lembeh, bahkan para penyelam lokal dan masyarakat di pinggiran pantaipun tidak menyadari bahwa di pantai depan rumahnya berdiam sejumlah hewan unik yang tidak dapat ditemukan dibelahan dunia manapun. Bisakah anda membayangkannya ? Jadi, tunggu apa lagi, datang dan buktikan sendiri.
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kungkungan Bay Resort lebih khusus untuk Barb Makohin (www.liquidlifephotography.com) atas peta penyelaman ini. Kami sangat menghargainya

Tapak terakhir tentara jepang di kota Bitung

Dalam Perang Pasifik ( Perang Dunia Ke II) Pelabuhan Bitung menjadi basis kekuatan tentara Jepang. Banyak tentara Jepang yang gugur dan dikuburkan di Bitung pada tahun 1942. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Pemerintah Jepang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia membangun monumen di Kelurahan Manembo-nembo Bawah Kecamatan Matuari, sekitar 7 km dari pusat kota pada tahun 1984. Lokasi ini dapat ditempuh dengan transportasi darat.

Dengan menaiki 113 anak tangga pada puncaknya akan terdapat sebuah Batu Besar yang bertuliskan sebuah puisi huruf Jepang yang menggambarkan perjuangan tentara Jepang dimasa lalu. Panorama yang indah Kota Bitung dan Pulau Lembeh juga akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda dari titik ini.

SHS dukung prov. bolmong raya dan prov. nusa utara

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang saat memberikan sambutan di hadapan Tim Kerja Komisi II DPR RI

Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang yakin Bolmong Raya dan Nusa Utara akan menjadi provinsi. Menurut gubernur pertama pilihan rakyat ini, pemekaran kedua daerah tersebut dari Bumi Nyiur Melambai merupakan bagian dari grand design penataan daerah tahun 2010-2015 dan kemajuan di daerah otonomi baru. “Dalam rangka pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pemprov mempertegas kembali komitmen mendorong pembentukan Bolmong Raya dan Nusa Utara,” ungkapnya di hadapan Tim Komisi II DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja di Sulut, Senin malam.

Sesuai berkas yang telah diajukan Pemprov Sulut ke DPR RI beberapa waktu lalu terdapat juga usulan pemekaran Kota Langowan dan Kabupaten Minahasa Tengah. “Dan pemprov sedang mengkaji dan menyusun usulan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Kabupaten Bolmong Tengah, Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan untuk diproses sebagai usulan ke Komisi II DPR RI,” jelas Sarundajang. Terkait dengan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Sarundajang mengharapkan dukungan komitmen yang besar dari Komisi II untuk melihat urgensi pentingnya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan. “Perlu terobosan dengan melihat substansi kepentingan daerah, dan tidak terpaku pada regulasi persyaratan pembentukan daerah,” tambahnya.

Walaupun demikian, Pemprov Sulut akan mengusulkan Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan untuk bersama dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud menjadi satu wilayah provinsi baru, yaitu Provinsi Nusa Utara. “Sebagai benteng NKRI dan benteng Pancasila di wilayah utara Indonesia, wilayah Nusa Utara, perlu ada perhatian khusus untuk pengembangannya.

Karena Nusa Utara sebagai daerah perbatasan dan kelautan, rentan terhadap trans national crime sehingga perlu pembagunan wilayah pesisir, untuk mengentaskan kemiskinan di pulau. Pengembangan infrastruktur, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi daerah perikanan, kelautan dan perkebunan, yang diharapkan dapat membiayai pembangunan daerah,” papar Sinyo Harry Sarundajang.

Oleh karena itu, menurut Sarundajang, pemrov dan masyarakat Sulut, menaruh harapan besar agar nantinya usulan pembentukan Provinsi Nusa Utara, Kota Tahuna dan Kabupaten Tabukan bisa dibahas. Dalam kaitan itu, dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi II Drs. Abdul Hakim Naja, MSi, mengapresiasi semangat Sarundajang dalam pembentukan provinsi baru Bolmong Raya dan Nusa Utara. “Saya kagum pak gubernur ingin berbagi dengan provinsi baru. Terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru, kami di komisi II sudah membentuk panitia kerja untuk membahasnya, dan sudah masuk hampir 200 usulan. Saatnya nanti pak gubernur akan diundang untuk membahasnya,” lanjut Abdul yang menjadi Ketua Tim Komisi II DPR RI

BBM Masuk Androlid dan iOS???

Memang, pamor aplikasi messaging lintas platform yang menjamur akhir-akhir ini akhirnya memaksa Blackberry untuk ikut juga menyediakan BBM di iOS dan Android. Namun, di tengah kontroversi masalah tersebut, ada satu hal yang patut dipertanyakan: Mengapa baru sekarang?
Seperti diketahui, siapapun tahu bahwa aplikasi sejenis sudah ada bahkan pada awal kemunculan smartphone. Dimulai dari WhatsApp sebagai pelopor, hingga yang terbaru dengan berbagai layanan uniknya.
banyaknya pesaing ini pun tak membuat pasar ini surut. Malah, semakin banyak pengguna yang tersegmentasi membuat aplikasi messaging antar platform ini menjamur.
Yang unik jika dikaitkan dengan kedatangan BBM di iOS dan Android, adalah masa peluncuran yang dipilihnya. Di saat semua aplikasi messaging lintas platform sudah stabil dan mampu bertahan dengan pasar masing-masing, BlackBerry malah baru akan masuk di dunia ini.
Bisa diprediksikan, nantinya kemunculan BBM di iOS dan Android pun tak akan heboh. Hal ini dikarenakan sudah banyak aplikasi sejenis yang sudah beredar di pasaran.
Ditambah lagi, semakin besarnya penetrasi gila-gilaan dari aplikasi sejenis asal Asia seperti Line, WeChat, dan KakaoTalk akan mempersulit laju BlackBerry di platform lain. Hal ini belum lagi ditambahi dengan berbagai layanan serba gratis dan berkualitas dari aplikasi messaging tersebut.
Namun begitu, BBM bukannya tanpa kekuatan sama sekali dalam mengarungi pasar ini. Mereka setidaknya memiliki kekuatan yang pasti membuatnya akan menjadi pilihan utama.
Seperti diketahui, meskipun membuka dirinya kepada pengguna iOS dan Android, BlackBerry sebenarnya masih memegang kunci utama kelangsungan hidupnya.
Hingga saat ini, hanya WhatsApp dan Viber saja, aplikasi messaging antar platform, yang mampu masuk ke Blackberry. Selain itu, aplikasi sejenis seperti WeChat, KakaoTalk, Line, dan sebagainya tak pernah menjejakkan kakinya ke ranah ini.
Jadi, hal ini tentunya tak akan membuat BlackBerry kehilangan pasar. Jumlah pengguna tentunya akan tetap bertahan. Malah, angka pengguna BBM yang nantinya ikut bertambah akibat hal ini.
Meski begitu, apapun keuntungan itu akan sirna jika BlackBerry melakukan blunder. Salah satunya, dengan menarik bayaran dari aplikasi BBM di iOS maupun Android.
Selain tak akan laris, BBM pastinya kalah bersaing dengan aplikasi sejenis lainnya yang berlabel gratis hingga freemium.

BBM naik bulan JULI???

BBM Naik BBM Juli

 

Hatta Rajasa

KENAIKAN harga eceran BBM subsidi kemungkinan bakal terjadi Juli nanti. Prediksi ini mengacu pada pasal 7 ayat 6a APBN-Perubahan 2012 yang menyebutkan, jika angka rata-rata kenaikan 15 persen harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) selama enam bulan berturut-turut, pemerintah memiliki ruang menaikkan BBM. Nah, di Juli 2012, syarat itu bakal terpenuhi.

Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah telah mulai melakukan simulasi atau uji coba skema kenaikan BBM subsidi di bulan Juli nanti. "Kami melakukan exercise, asumsi kalau nanti naik di bulan Juli. Kalau memenuhi pasal 7 ayat 6a seperti apa. Kalau tidak memenuhi seperti apa," tuturnya di Jakarta kemarin (19/4).

Saat ini harga rata-rata minyak mentah Indonesia bulan Maret 2012 berdasarkan perhitungan Formula ICP mencapai USD128,14 per barel, naik USD5,97 per barel dari USD122,17 per barel pada bulan Februari 2012. Sementara asumsi dalam APBNP 2012 dipatok USD105 per barel.

Kendati demikian, menurut Hatta, apa yang dilakukan pemerintah tersebut baru sampai pada tahap uji coba jika hanga minyak mentah Indonesia telah menyentuh di atas asumsi APBNP. Pembahasan perlu dilakukan secara mendalam karena APBNP 2012 di susun berdasarkan asumsi harga BBM mengalami kenaikan sebesar Rp1.500 per liter.
"Tetapi pelaksanaannya tidak menaikkan BBM sehingga ada miss match," ujar Hatta. Untuk mengatasi itu, segala kemungkinan akan dilakukan untuk menjaga supaya APBN tidak jebol atau mengalami kesulitan besar. Pemerintah terus mengupayakan berbagai hal untuk menjaga supaya defisit APBN tidak melebihi 3 persen.

Dia menyebut pembatasan atau pengendalian bensin subdidi sebagai salah satu alternatif agar pemakaian BBM tidak melebihi jatah kuota 40 juta kiloliter per tahun.  "Kalaupun melebihi dalam kategori bisa diatasi dengan baik," ucap dia.

Dari program program penghematan dan pengendalian BBM itu, menurut Ketua Umum DPP PAN ini, berpotensi menghemat penggunaan BBM bersubsidi berkisar 2- 3 juta kiloliter. Asumsi itu jika kendaraan bermotor berkapasitas mesin di atas 1.500 cc dan kendaraan dinas berhenti minum BBM subsidi. Akan tetapi, potensi penghematan itu bisa saja meleset lantaran beberapa hal, yakni pemilik kendaraan 1.500 cc mengaku hanya memiliki kendaraan 1.300 cc.

Hatta menyebutkan, konsumsi BBM subsidi mengalami kelebihan sebanyak 8 persen per hari. "Kalau dibiarkan kelebihanya itu 8 hingga 10 persen dari 40 juta kiloliter, itu bisa menjadi 43 sampai 44 juta kilo liter," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus siap dengan dua kondisi, yaitu kondisi yang memungkinkan penyesuaian harga BBM dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan penyesuaian harga BBM. Upaya pengendalian BBM adalah salah satu opsi yang didalami pemerintah untuk kedua kondisi itu.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, kebijakan pengendalian bertujuan untuk menjaga supaya kuota BBM bersubsidi tidak membengkak. Selain itu, pengendalian bertujuan agar bensin subsidi hanya dinikmati oleh rakyat yang kurang mampu. 

Menurut Jero, selama ini BBM bersubsidi dinikmati orang-orang kaya. "Sekarang, dari penelitian kami, 77 persen subsidi itu jatuh kepada kelompok yang sebetulnya orang kaya,"  ujarnya. Hanya saja, lanjut Jero, sampai saat ini pemeritah belum memutuskan hal-hal teknis mengenai hal itu.

Kepala Ekonom Standar Chartered Fauzi Ichsan mengatakan, kalau misalnya hharga ICP 15 persen rerata di atas asumsi APBNP selama enam bulan terakhir, pemerintah mempunyai lampu hijau menaikan BBM. "Menurut hemat kami di bulan Juni atau Juli harga rata-rata akan tercapai," katanya.

Menurut dia, keputusan menaikan harga BBM saat ini bukanlah keputusan ekonomi saja, melainkan menjadi keputusan politis pemerintah. "Sekarang tinggal menunggu keberanian pemerintah saja.

Karena secara politis lebih sulit tetapi bagaimanapun juga pemerintah memiliki wewenang hukum untuk menaikkan harga. Sekitar Juni atau Juli dasar hukum kuat dan persyaratan tercapai. ICP rata-rata enam bulan terakhir di atas USD121 per barel," paparnya

SHS memang top

SHS Ikon Bebas Korupsi
Ditunjuk Pusat Wakili 33 Provinsi Tandatangani Pakta Integritas

 

SELAMATKAN BANGSA: Gubernur SHS Saat menandatangani Pakta Integritas anti korupsi

JAKARTA-Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) benar-benar mengangkat nama baik Sulawesi Utara, sebagai daerah yang bebas dari korupsi. Dua tahun berturut meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), membuat  Sulut menjadi panduan sekaligus percontohan dari seluruh 33 provinsi di Indonesia.

‘’Gubernur SHS menjadi garam dan terang di antara para pemimpin di negara ini. Karena mampu menjadikan daerah yang diberkati ini sebagai daerah yang bebas korupsi,’’  ujar Kabag Humas Ch Sumampow SH Med, selaku Jubir Pemprov Sulut. 

Karena itu, Selasa (17/4) kemarin, Gubernur SHS mendapatkan kehormatan mewakili 33 Provinsi di Indonesia menandatangani  Piagam Zona Integritas.   Penandatangan itu dilakukan pada acara Gerakan Nasional Pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang berlangsung, Selasa (17/4) di Hotel Sahid Jakarta.

Penandatangan itu disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala BPKP Mardiasmo, salah satu pimpinan KPK Busyro Muqoddas, dan Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Selain itu juga mewakili Kementerian ditandatangani oleh Mendagri dan MenPAN-RB, Mewakili Kabupaten Wakil Bupati Bima, dan Wali Kota Sukabumi.

Acara ini sendiri, rangkaian pelaksanaan Aksi Penerapan Pakta Integritas oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Pengawasannya oleh Komponen Masyarakat berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Menteri  PAN-RB RI Azwar Abubakar mengatakan, Kementerian PAN-RB RI telah menyusun 9 program percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi: 1. Penataan Struktur Birokrasi, 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, 3.

Sisten Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka, 4. Profesionalisme PNS, 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintahan (E-Gov), 6. Peningkatan Pelayanan Publik, 7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, 8. Peningkatan Kesejahteraan PNS, 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.

‘’Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari salah satu program Percepatan Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur,’’ jelas Abubakar sambil mengakui dan mengapresiasi integritas Pemprov Sulut dalam Membangun Tanpa Korupsi.

Gubernur SHS sendiri mengatakan, penilaian dan apresiasi pemerintah pusat kepada Provinsi Sulut, merupakan kebanggaan sekaligus tantangan. ‘’Kita harus membuktikan bahwa Penandatanganan Pakta Integritas harus diikuti dengan action yang nyata untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dengan melaksanakan pembangunan tanpa korupsi,’’ kata SHS didampingi didampingi Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Edwin Silangen SE MSi, Inspektur Provinsi Jeffry Korengkeng SH MSi, Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, dan Kabag Humas Ch Sumampow.

Lanjut SHS, Pemprov Sulut dinilai sebagai provinsi yang paling siap untuk dikembangkan dalam Pembangunan Zona Integritas. ‘’Ini dalam rangka Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai bentuk program pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam rangka menuju Good Governance dan Clean Government di Indonesia,’’ katanya.

Apalagi juga, Provinsi Sulut telah menandatangani dan menerapkan Pakta Integritas yang merupakan komitmen penyelenggara pemerintahan di Sulut untuk tidak melakukan tindakan KKN. Dan itu telah dilakukan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Keberhasilan Gubernur SHS ini mendapat apresiasi juga warga Sulut. ‘’Dengan sendirinya nama baik Sulut yang sempat tercoreng karena banyak kepala daerahnya yang masuk penjara karena korupsi, kini terobati,’’ ujar Lucky S, warga Manado.  (*)

 

kelulusan tak capai trget 100%

Kelulusan Tak Capai 100 %

  MANADO— Dari 7.854 siswa yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), tak seluruhnya ikut ujian. Buktinya, hari pertama saja 144 siswa dinyatakan tidak ikut UN, 11 di antaranya beralasan izin, 36 diantaranya sakit dan tanpa berita (TB) sebanyak 97 orang. (lihat grafis, red).

Angka kealpaan atau tanpa berita bahkan menanjak naik untuk hari kedua dan ketiga, baru kemudian hari keempat kurvanya mengalami penurunan, mencapai angka 61 orang. “Yang tidak ikut di hari terakhir, hanya satu orang yang izin, 15 orang yang sakit dan 61 orang tanpa berita,” jelas Meis Manopo, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Manado.

Beberapa siswa yang berstatus TB ini, ada yang terdaftar sejak bulan Desember 2011 namun dalam perjalanan menuju UN di bulan April, ternyata mengalami kendala, hingga akhirnya drop out.

Semua siswa yang tanpa berita tersebut, secara otomatis akan mengikuti UN di tahun ajaran berikutnya. Sementara yang sakit dan izin, diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pekan depan Senin (23-26/4).

Kepala Dinas Pendidikan Manado, Dante Tombeg MPd menyatakan seluruh Lembar Jawaban Komputer (LJK) dari siswa se-kota Manado telah diantar ke Universitas Negeri Manado sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan scanning LJK.

Dengan hasil akhir ini, secara otomatis kelulusan siswa SMA tidak akan mencapai angka 100 persen. Di hari pertama, Sekretaris Provinsi Ir SR Mokodongan dalam kunjungan peninjauan pelaksanaan UN ke MAN Model, Kecamatan Tuminting sempat berujar, jika tahun ini kelulusan tidak mencapai 100 persen, maka tahun depan akan diusahakan target mengejar ketertinggalan di tahun ini. “Kalau tahun ini capaian baru 80 persen atau 90 persen, maka tahun depan kita upayakan perbaikan untuk hasil yang lebih maksimal di tahun berikutnya,” katanya

Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi

SHS: Pejabat Harus Malu Pakai BBM Bersubsidi
Wajib Gunakan Pertamax

 

SH Sarundajang

MANADO—Para pejabat yang ada di Sulut harusnya malu bila masih menggunakan BBM subsidi. Hal itu ditegaskan Gubernur DR SH Sarundajang (SHS). “Sangat memalukan bila para pejabat tidak memberikan contoh pada masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi,” katanya di sela-sela serah terima jabatan Pemimpin bank Indonesia Manado dari DR ramlan Ginting kepada Suhaedi, Kamis (5/4).

SHS meminta pejabata jangan berkelit di balik belum adanya aturan. “Walaupun ini belum wajib hukumnya namun pejabat harusnya malu,” katanya lagi. Dirinya bersama seluruh pejabat Pemprov sudah mematuhi imbauan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. “Kendaraan saya dan pejabat wajib Pertamax.”

Sementara itu, Branch Sales Area PT Pertamina Manado Irwansyah mengungkapkan, walaupun saat ini ada disparitas harga untuk Pertamax, namun pihaknya sangat optimis target penjualan di Sulut akan meningkat.

"Adanya imbauan dari pemerintah untuk menggunakan Pertamax bagi kendaraan dinas akan sangat membantu peningkatan penjualan pertamax di Sulut," sambil menambahkan untuk target pada 2012 akan ada pertumbuhan 10% penjualan Pertamax di Sulut.

Lanjutnya, dari tahun ke tahun, realisasi Pertamax di Sulut tumbuh sangat signifikan. Seiring dengan pembatasan kuota BBM subsidi, realisasinya pun melonjak. Tahun 2011 sebesar        3.382 Kl dan 2012 naik menjadi 25.828.

BBM Subsidi Habis Oktober

BBM Subsidi Habis Oktober
Kuota di SPBU Sulut Mulai Dipangkas

  MANADO— Jadwal pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) mulai Mei mendatang tidak bisa ditunda. Jika tidak, BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang.

Ini dikatakan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan, kemarin. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono di JCC, Senayan, Jakarta.

Widjajono menyebut, jika pemerintah tak berani memaksakan mobil dinas dan mobil pribadi beralih ke Pertamax atau Premium non subsidi, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang tak bisa dihindari. Olehnya, Widjojono memaksa pengaturan penyalurannya harus dimulai sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah tidak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," tukasnya lagi.

Di Sulut, sampai 2012 jumlah mobil pribadi termasuk mobil mewah dengan cc di atas 1.300 mencapai 46.049 unit. Jika semuanya beralih ke Pertamax, maka Sulut akan melakukan penghematan Premium subsidi 9.209 Kiloliter (kl) sebulan atau 73.678 kiloliter (kl) untuk jangka waktu delapan bulan.

Angka ini didapat dengan asumsi semua mobil 1.300 cc ke atas dilarang meminum BBM subsidi. Jika semua mobil ini dilarang mengisi Premium termasuk 350 mobil mewah Sulut, maka negara bisa berhemat dan untung besar.

“Dari total mobil di atas 1.300 cc di Sulut  ada 29 mobil seharga di atas Rp500 juta, dan ada 321 mobil di atas Rp300 juta termasuk mobil dinas pejabat,” ujar Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut AG Kawatu SE MSi pekan lalu.

Data Pertamina Area Manado, tingkat konsumsi Pertamax dengan harga Rp11.200 per liter merosot tajam. Februari tingkat konsumsi Pertamax sekira 344 kl, tapi memasuki Maret angka penjualan di SPBU di Sulut susut 188 kl. ‘’Kenaikan konsumsi Pertamax sempat naik saat Pertamina lakukan pembatasan,’’ aku Sales Area Pertamina Manado Irwansyah di ruang kerjanya kemarin.

Irwansyah membenarkan menjelang pembatasan BBM subsidi akan dilakukan pengurangan kuota BBM di setiap daerah. Di Manado, Irwansyah secara tersirat mengakui kuota Premium dari 720 kl per hari di 46 SPBU, mulai dikurangi menjadi 680 an kl per hari.

‘’Pokoknya berkisar di bawah 700 an kiloliter per hari,’’katanya. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bila aturan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi mobil pemerintah akan keluar pada akhir April 2012 ini. Menteri ESDM Jero Wacik menjelaskan, pembatasan BBM subsidi tersebut yang paling mudah diimplementasikan. Yakni dimulai dari mobil-mobil dinas pemerintah.

"Pembatasan itu kan banyak caranya, yang mudah adalah dilakukan pembatasan dari mobil pemerintah, karena itu bisa pakai perintah. Sementara mobil masyarakat juga mesti diatur, 77 persen BBM jatuh ke tangan yang tidak pantas. Nah, ini harus dibatasi, tapi buat aturannya mudah, pelaksanaannya yang sulit," kata Jero.

Dia mencontohkan, apabila pembatasan BBM tersebut menggunakan cc, orang tidak akan mau membeli bensin jika harus melihat dari cc-nya.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi, tapi aturannya dulu yang dikeluarkan akhir bulan ini. Bentuknya ada peraturan pemerintah (permen), inpres ada, perpres juga ada. Nanti kita lihat apa yang paling cocok," tuturnya.

Adapun, jika wacana tersebut berjalan lancar, dirinya memperkirakan kuota BBM subsidi tidak akan jebol hingga 40 juta kl. "Target saya paling tidak kuotanya sampai ke 40 juta kl. Karena kalau tidak dibatasi, tidak diatur, diperkirakan bisa sampai ke 47 juta kl. Ini karena semua orang beli motor dan mobil," paparnya.

Namun, pernyataan tersebut ditepis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta menjelaskan, BBM tidak akan habis. Hanya saja, jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dikendalikan, maka kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter (kl) akan mengalami kelebihan.

"Tidak ada istilah habis, energi adalah vital. Kita lihat waktu 2010 juga overkuota, tapi tetap jalan kan. Kita tentu tidak ingin terjadi overkuota, karena kalau tidak dikendalikan kuotanya akan lebih sampai 43-44 juta kl," ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Rabu (18/4).

Karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Hatta mengajak kepada masyarakat untuk berani melakukan penghematan penggunaan BBM subsidi. "Pokoknya tidak ada istilah habis. Kita harus disiplin dan berani menghemat karena energi itu mahal," paparnya.

Menurut Hatta, pernyataan Wakil Menteri ESDM tersebut adalah jika tidak dilakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, maka kuota BBM subsidi akan jebol lebih dari 40 juta kl.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengaku pasokan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang. Oleh karena itu, pembatasan BBM subsidi Mei mendatang harus dilakukan. "Yang saya tahu sih memang Oktober (BBM subsidi habis)," ujar Widjajono.

Widjajono menyebut, kemungkinan BBM subsidi akan habis pada Oktober mendatang memaksa pengaturan penyalurannya harus diatur mulai dari sekarang. "Ya diatur, jadi mobil mewah enggak disubsidi. Transportasi umum sama motor (harga BBM) Rp4.500 per liter," lanjut dia.

pos kamling termahal

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh resmikan pos kamling termahal. Pos kamling ini berbandrol biaya pembangunan senilai Rp 17 juta.

Hal ini menunjukkan keseriusan warga Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa terhadap keamanan, dan ketertiban lingkungan, serta mendukung program mapalus kamtibmas patut mendapat apresiasi. Pasalnya keinginan mereka tersebut dibarengi dengan membangun pos keamanan lingkungan (pos kamling), dengan anggaran jutaan rupiah.

"Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membanggun pos kamling tersebut senilai Rp 17 juta," kata Camat Maesa Sifri Mandak, Kamis (19/4/2012).

Menurut Mandak biaya yang ditorehkan untuk membangun, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai pihak yang ada di Kelurahan Bitung Timur. "Kami bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, RT, dan keluarga Hj Mudin Bukusu," tambahnya.

Dijelaskannya sebelum memutuskan untuk membangun pos kamling dengan anggaran yang cukup besar, kami melakukan pertemuan-pertemuan untuk memutuskan membangun pos tersebut guna menunjang program mapalus kamtibmas. "Dari pertemuan diperoleh masukan-masukan, dan kami melakukan monitoring dari awal hingga selesainya pengerjaan pembangunan proyek tersebut," tuturnya. Lanjutnya dalam menyelesaikan pengerjaan pos kamling tersebut pihaknya bersama warga Kelurahan Bitung Timur mamakan waktu berbulan-bulan lamanya. "Pengerjaannya dilakukan selama 4 bulan," kata dia.

Selain itu kerinduan pihaknya membangun pos tersebut selain untuk mendukung program mapalus kamtibmas, karena wilayah tersebut yang rawan kamtibmas. "Karena berada di pusat kota Bitung dan berada dilokasi pelabuhan," tandasnya.

Terpisah Wali kota Bitung memberikan apresiasi kepada pemerintah Kelurahan Bitung timur, dan Kecamatan Maesa yang membangun pos kamling dengan anggaran jutaan rupiah. "Ini sangat bagus karena dari Rp 17 juta lebih anggaran untuk membangun Pos keamanan lingkungan tanpa satu rupiah anggaran dari pemko Bitung, melainkan swadaya masyarakat," tutur Hanny Sondakh usai meresmikan pos kamling tersebut.

Dalam peresmian tersebut ikut hadir wakil walikota Bitung Max Lomban, Kapolres Bitung AKBP Stake Bayu SIK, Danramil Kapten Inf Prayitno, sekretaris kecamatan Ir Donald Manansal

Tab Buatan INDONESIA

Tidak mau kalah dengan tablet branded besutan vendor luar negeri, PT Berca Cakra Teknologi mencoba menggebrak pasar gadget dengan meluncurkan tablet Relion RealPad Bunaken asli buatan Indonesia. Walaupun buatan lokal, Bunaken memiliki kemampuan yang sama dengan tablet high-end dan berjalan dengan sistem Android 4.0 Ice Cream Sandwich, prosesor Nvidia Tegra quad-core 1,5 GHz, dan RAM 1GB.
Spesifikasi lain RealPad dengan seri P700 10" ini, yaitu memiliki berat hanya 560 gram dengan dimensi panjang dan lebar 262,2 x 175,4 mm, dan tebalnya hanya 8,4 mm.
Tablet ini juga memiliki layar 10 inci beresolusi 1280 x 800 piksel dan telah menggunakan pelindung antigores Gorilla Glass. RealPad Bunaken memiliki kamera depan 2 MP dan kamera belakang 8 MP (dengan flash). Dapat menyala hingga 23 jam (standby) dan 8 jam dalam keadaan bekerja. Memiliki kemampuan jaringan WiFi dan 3G/HSPA+ serta berdimensi 262,6 mm x 175,4 mm dan lebih tipis dari iPad generasi ketiga, yakni hanya 8,4mm.
RealPad Bunaken rencananya akan beredar pada pertengahan Maret 2012 dengan harga yang terbilang lumayan mahal untuk sebuah tablet lokal, yakni sekitar Rp 4,7 juta

Rumah Sakit Pancaran Kasih Lenyap

Kondisi Rumah Sakit Umum (RSU) Pancaran Kasih, yang beberapa tahun silam dikenal ramai dan padat aktivitas baik para petugas medik maupun keluarga pasien, kini tampaknya mulai berkurang dan bahkan terlihat sunyi.

Memang, pasca didera oleh permasalahan gaji karyawan yang berbulan-bulan tak kunjung dibayar, rumah sakit yayasan milik Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) itu, mulai ditinggal karyawannya yang keberatan dengan karena haknya tak dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, yang akhirnya berimbas pada beralihnya pilihan warga untuk tempat berobat dan dirawat.

Beberapa warga Kota Manado, yang diwawancarai Tribun Manado, mengaku dahulu mereka selalu menjadikan RSU Pancaran Kasih sebagai pilihan utama tempat berobat atau pun melakukan perawatan kesehatan. Alasannya pun beragam, ada yang mengaku karena posisinya yang strategis karena dekat pusat kota, ada pula yang beralasan bahwa RSU Pancaran Kasih adalah milik GMIM sehingga ketika mereka menggunakan fasilitas umum itu, dengan sendirinya turut membantu perkembangan yayasan GMIM.

Misalnya seperti yang diutarakan oleh Ferdinand. Warga Tanjung Batu itu mengaku ia dan anggota keluarganya sering berobat di RSU Pancaran Kasih, karena secara geografis letaknya tak jauh dari rumah mereka. "Torang biasa berobat di Pancaran Kasih, karena memang letaknya dekat, jadi kalau month ambe makanan atau air, nda susah karena dekat dengan rumah," ujarnya.

Menurut dia, sekitar empat tahun lalu, rumah sakit tersebut tergolong ramai dan padat pasiennya. Lorong-lorong antar ruangan perawatan biasanya dipadati keluarga pasien, bahkan ada yang hingga menggelar tikar di depan ruang perawatan. Selain itu ada pula pasien yang tak kebagian sal/tempat tidur, terpaksa harus menunggu di bangku yang ada di depan ruangan perawatan. "Kalau dulu, rame skali itu rumah sakit," tutur Ferdinand.

Senada dengan warga Tanjung Batu tersebut, Andre, seorang warga Sario mengaku memiliki kesan tersendiri, namun melihak kondisi terkini, ia merasa prihatin. Kata Andre, rumah sakit yang berada di ruas jalan Sam Ratulangi itu memiliki daya tarik bagi warga Kota Manado dan sekitarnya, selain karena posisinya yang strategis, rumah sakit tersebut juga adalah milik GMIM, sehingga banyak warga GMIM berobat di RSU Pancaran Kasih. "Kami memilih berobat di Pancaran Kasih karena rumah sakit itu milik GMIM, jadi skali turut menunjang pengembangannya," imbuhnya.

Kondisi rumah sakit tersebut memang belakangan mulai sunyi karena pasiennya berkurang. Seperti hasil pantauan Tribun Manado, Rabu (18/4/2012), tampak di gedung perawatan C hanya ada sekitar tiga orang pasien menghuni ruangan itu, begitu juga di gedung perawatan D hanya ada sekitar empat pasien. Kondisi lain juga tampak di ruang perawatan A yang hanya ada tumpukan meja, sal tempat tidur pasien.

Kota Bitung Sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Wakil Wali Kota Bitung MJ. Lomban SE.

Wakil Wali Kota Bitung Max Lomban saat mengikuti kegiatan di kantor Menpan RB.

MSi bersama dengan Inspektur kota Bitung Drs Tonny Katuuk menghadiri acara gerakan nasional di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Kegiatan tersebut di buka oleh Menteri PAN dan RB RI Azwar Abubakar, serta dihadiri oleh menteri dalam negeri, menteri keuangan, ketua KPK, ketua Ombudsman, para gubernur, bupati, dan wali kota," kata Lomban melalui kasubag TUP dan Humas Pemko Bitung Erwin Kontu.

Menurutnya kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan aksi penerapan pakta integritas oleh kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat. "Berdasarkan instruksi presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012," tambahnya. Selain dihadiri para kepala daerah kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang merupakan nominasi daerah zona integritas bebas korupsi.

"Pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan kota Bitung merupakan daerah di Sulawesi Utara yang ditetapkan menjadi nominasi daerah zona integritas bebas korupsi," tuturnya. Dijelaskannya penetapan tersebut karena provinsi Sulut dan kota Bitung telah memenuhi 3 syarat."Yaitu seluruh PNS telah menandatangani pakta integritas, opini wajar dengan pengecualian dari BPK, dan nilai LAKIP minimal C,"

5 Siswa SMKN 1 Bitung tidak Ikut UN Karena DO

TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE

Wali Kota Bitung Hanny Sondakh membagikan Naskah UN kepada siswa di SMKN 1 Bitung.

5 Siswa SMKN 1 Bitung tidak Ikut UN Karena DO
Kepala Sekolah SMKN 1 Bitung mengatakan untuk SMK telah selesai melaksanakan UN pada hari Rabu (18/4/2012). "Pelajar SMK di Bitung sudah selesai UN, karena mereka hanya 3 mata pelajaran yang di UN kan seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika," kata Tresia Tengker kepada Tribun Manado, Rabu (18/4/2012).

Dijelaskannya untuk SMK sebelumnya telah melakukan ujian teori praktik mata pelajaran kejuruan lainnya pada bulan Maret lalu. "Mata pelajaran kejuruan yang telah di ujiankan terlebih dahulu ialah Akutansi, Administrasi perkantoran, pemasaran, usaha jasa pariwisata, akomodasi perhotelan, dan teknik komputer jaringa," tuturnya.

Di SMKN 1 Bitung sendiri tercatat ada 376 peserta yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan UN tahun 2012 ini, namun yang hanya mengikuti 371. "Lima orang pelajar perempuan sudah di Drop Out (DO) sebelum UN bergulir, sudah tidak masuk sekolah karena mengalami kehamilan sehingga sudah tidak meneruskan sekolah," tuturnya.

Saat ini pihaknya, tinggal menunggu hasil dari pelaksanaan UN tingkap SMK yang akan berlangsung bersamaan dengan pengumuman tingkat SMA. "Tinggal menunggu hasil pengumumannya tanggal (16/5/ 2012),"